Oleh:
J.J.R. Anand
Direktur Teknik, Pusat Informatika
Nasional, Goa, India
Semua layanan kepada masyarakat
dipermudah oleh Pemerintah Goa. Sebagian besar layanan serba
elektronis. Kios Informasi pun bertebaran di sejumlah tempat
strategis.
Goa,
sebuah negara bagian di India, kecil namun populer di peta wisata
dunia. Apa pasal? Pantainya indah, iklimnya bagus, penduduknya
juga ramah. Selain itu, yang menarik dicermati, pembangunan
Teknologi Informasi (TI) semakin menggeliat di Goa. Meski tergolong
lambat membangun TI, namun daerah ini tergolong cepat tanggap.
Bagaimana tidak? Sejak e-Readiness Assessment Report 2004 diterbitkan
oleh Departemen Teknologi Informasi India, Goa mendapatkan julukan
‘Aspiring Leader’. Hingga kini, Goa masih menjadi
‘Aspiring Leader’ karena sejumlah inisiatif yang
diambil pemerintah Goa masih terdepan. Selain itu, berbagai
upaya juga dilakukan untuk menjadikan Goa sebagai tujuan TI.
Sejak awal, berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan Goa sebagai
tujuan TI. Untuk itu, dibentuk sebuah Badan Infotek, bernama
CSIR yakni sebuah lembaga yang diketuai Dr. R.A. Malshekar,
selaku direktur jenderal. Lembaga ini didirikan untuk memberi
arahan kepada pemerintah terkait permasalahan TI, khususnya
yang berhubungan dengan aplikasi teknologi pada Resource and
Development serta perkembangan infrastruktur. Selain itu, telah
dibentuk pula sebuah gugus tugas untuk melaksanakan Good Governance
yang berada di bawah Perdana Menteri. Tugasnya, menetapkan framework
kebijakan tentang Good Governance termasuk e-government. Badan
ini juga bertanggung jawab atas berbagai hal terkait dengan
penambahan aliran dana kegiatan e-government.
Mahiti
Ghars berfungsi layaknya kios informasi.
Di sini, masyarakat Goa bisa mengurus sejumlah
layanan yang sudah dikemas secara
elektronis dan mengakses internet.
Adapun kebijakan TI Goa telah dikeluarkan sejak 2005. Komite
Pengawas pun telah dibentuk. Lembaga ini mengem-ban amanah me-review
dan mengawasi berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah
terkait dengan imple-mentasi kebijakan TI. Sejalan dengan itu,
komunitas TI Rajiv Gandhi, IT Park, dan IT Reatreat juga didirikan
layaknya sebuah kawasan yang terdiri dari sejumlah perusahaan
IT. Selanjutnya, pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai SEZ
(Special Economic Zones). Tujuannya, menciptakan suasana kondusif
guna mempercepat pertumbuhan industri IT.
Langkah lain yang patut diacungi jempol dari Pemerintah Goa
adalah, mereka memberikan banyak insentif bagi kalangan bisnis
yang melakukan investasi di bidang TI. Skema Cyberarge juga
diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan sistem komputer bagi siswa
guna mengembangkan keterampilan TI mereka serta membuat keluarga
mereka mengerti dan memahami pentingnya TI. Program pelatihan
juga digelar untuk memastikan bahwa lima tahun ke depan setiap
lulusan mengerti dan memahami komputer.
Skenario e-Government
Pemerintah Goa telah membuat dua tujuan utama penggunaan TI.
Pertama, sebagai alat yang memudahkan. Kedua, alat untuk mengintegrasikan.
Sebagai tools yang membuat mudah, dengan TI, pemerintah hendak
memberikan pelayanan terhadap warganya kapan saja dan di mana
saja. Selain itu, pelayanan yang diberikan bersifat integrated
dan customer centric. Sejauh ini, langkah pertama e-government
yang dilakukan di Goa bisa disimak dari gebrakan memperluas
peran Departemen Informasi. Dimulai pada 1989 ketika NIC (National
Informatics Centre) Goa didirikan. Dengan bantuan NIC, beberapa
departemen ditiadakan dan digantikan dengan melakukan komputerisasi
sejumlah pekerjaan yang semula ditangani oleh sejumlah bagian
fungsional. Di sini, komputerisasi difokuskan pada pembuatan
database guna menyebarkan informasi yang akurat dan cepat. Hasilnya,
nampak jelas adanya perbaikan kinerja yang semula menggunakan
cara manual menjadi elektronis. Saat ini, Pemerintah Goa telah
menapak tahap kedua e-government. Wujudnya, berupa layanan khusus
secara elektronis kepada warganya yang dikemas dalam G2C (Government
to Citizen). Sejalan dengan itu, segera pula akan diwujudkan
layanan Government to Government (G2G) dan Government to Employee
(G2E).
Layanan Kepada Warga
Untuk diketahui, Goa merupakan negara bagian pertama di India
yang mengkomputerisasikan 100% akta tanah. Software komputerisasi
akta tanah yang disebut Dharani ini, digunakan untuk mengeluarkan
ROR (record of rights sejumlah formulir) secara cepat melewati
konter. Selanjutnya, dari seluruh kantor dan Mahiti Ghars (semacam
Kios Informasi), ROR diberikan kepada masyarakat. Asal tahu
saja, di Goa, seluruh kantor telah terkoneksi melalui Statewide
Network yang disebut Goanet. Jaringan ini memungkinkan pemerintah
mengeluarkan ROR dari satu tempat ke tempat lain. Yang menarik,
kios layar sentuh yang dilengkapi dengan multi bahasa, diletakkan
di lokasi strategis agar masyarakat dapat mengakses layanan
akta tanah dengan mudah.
|
Situasi
pelayanan publik di Goa (kiri) - TI benar-benar digunakan
sebagai tools yang
mempermudah layanan kepada masyarakat. (Kanan) |
TI
juga sudah menjamah di daerah atau setingkat kotapraja. Salah-satunya,
penerapan software administrasi di 13 dewan kotapraja yang dilengkapi
fasilitas registrasi online. Software ini berfungsi untuk memproses
surat kelahiran dan kematian di semua konter. Tempat ini menjadi
rujukan yang mudah bagi warga, sekaligus cepat untuk membayar
pajak, sewa, surat izin perdagangan atau memperbarui surat izin.
Pendeknya, cara seperti ini terbilang sangat efisisien sekaligus
mempersingkat waktu pengurusan berbagai keperluan masyarakat.
Karena semua transaksi bersifat online, maka pengurusan berbagai
perizinan bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.
Pemerintah Goa juga mempunyai software Infogram. Sofware ini
membuat semua layanan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat
di level grass-root yang sebagian besar tinggal di pedesaan,
berlangsung secara cepat dan efisien. Sejumlah layanan Infogram
antara lain pendaftaran kelahiran dan kematian, pajak rumah,
sewa menyewa, izin konstruksi, dan izin perdagangan. Semua transaksi
tersebut sudah online sehingga status terbaru selalu tersedia.
Infogram juga menyediakan layanan seperti penerbitan sertifikat
antara lain sertifikat rumah, sertifikat pendapatan, sertifikat
kasta, dan lain sebagainya. Infogram juga menerbitkan NOC untuk
sambungan listrik dan air. Melalui Infogram, warga juga bisa
mendapatkan informasi anggaran dasar semua departemen di pemerintahan
dan sebagainya. Sejauh ini Infogram telah diimplementasikan
di 22 desa dan akan diperluas ke 167 desa. Untuk mempermudah
semua layanan kepada masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan
informasi masyarakat, Pemerintah Goa telah meluncurkan situs.
Di sini, secara konsisten, segala informasi yang ditampilkan
secara elektronis di-update secara rutin.
#Komputerisasi di Departemen Perhubungan dan di Pengadilan
Terobosan lain yang dilakukan oleh pemerintah Goa adalah melakukan
komputerisasi di Departemen Perhubungan. Langkah ini memungkinkan
departemen tersebut menggelar layanan yang diinginkan warga
dengan cara yang efisien. Manfaatnya, penduduk Goa tidak perlu
lagi berlama-lama mengantri untuk menyelesaikan urusannya di
Departemen Perhubungan. Ambil contoh, kendaraan baru dapat didaftarkan
oleh dealer di outlet mereka sendiri. Selain itu, pengurusan
smart card berbasis izin mengemudi terbilang mudah. Meski demikian,
berbagai upaya terus dilakukan agar semua data kendaraan yang
ada di Goa, juga tersedia di website. Praktis, cara ini bisa
mempercepat identifikasi kendaraan ketika terjadi kejahatan.
Komputerisasi juga dilakukan di Pengadilan Panaji, Pengadilan
Tinggi Bombay, dan pengadilan wilayah. Gebrakan ini membuat
para pengacara dan penuntut umum diuntungkan. Mengapa? Kerja
mereka dimudahkan dengan adanya layanan informasi yang disediakan
oleh lembaga ini. Kios Informasi dengan layar sentuh tersedia
di Pengadilan Panaji. Tujuannya, memberikan informasi kepada
masyarakat termasuk mereka yang sering berhubungan dengan pihak
pengadilan, mengenai hasil akhir perkara, keputusan, tindakan,
peraturan, biaya dan lain-lain. Fitur yang tersedia di Kios
Informasi juga terbilang mudah digunakan. Alhasil, pengguna
bisa mengetahui berbagai hal seperti nomor kasus, nama bagian,
pengacara, tanggal order, dan lain-lain. Informasi kasus juga
tersedia di website. Hingga kini, berbagai persiapan terus dilakukan
untuk mengkomputerisasi semua pengadilan pada tingkatan yang
paling bawah.
Komputerisasi Anggaran Belanja
dan Keuangan
Back office yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara,
juga tak luput dari perhatian pemerintah. Di sini, Pemerintah
Goa sangat tertarik untuk mengkomputerisasikan Departemen Keuangan
dan Directorate of Account (DOA - Semacam pengontrol anggaran
keuangan Pemerintah Goa yang mempunyai satu kantor pusat dan
satu kantor cabang. Selain itu ada dua Bendahara Wilayah dan
9 Sub Bendahara).
Untuk diketahui, sistem informasi anggaran belanja telah diterapkan
di sekretariat Departemen Keuangan Goa. Guna mendapatkan detil
keuangan, anggaran belanja tahunan tersedia secara elektronik.
Detil keuangan yang dimaksud adalah perkiraan belanja tahun
berikutnya yang diperoleh dari berbagai departemen, belanja
aktual, perkiraan anggaran yang direvisi, tanda terima, informasi
rekening anggaran belanja dan persyaratan anggaran belanja tambahan
untuk tahun yang tengah berjalan dan sebagainya.
Cara kerja elektronis juga telah diterapkan di DOA dan Bendahara
terkait proses pembayaran, laporan bendahara, audit pekerjaan
dan kompilasi jumlah. Ada beberapa keuntungan berkat komputerisasi
di DOA. Pembayaran diselesaikan lebih cepat, begitu juga dengan
pencairan cek. Kompilasi berbagai rekening pun dilakukan dengan
cepat dan semuanya tepat waktu. Setelah DOA dan Bendahara Wilayah/Sub
Bendahara terkoneksi, hal ini memungkinkan tersedia tanda terima
bisa dilakukan secara harian di Departemen Keuangan.
Jaringan Broadband Goa
Cara kerja elektronis di Goa didukung Goanet yang berperan sebagai
back-bone dan mendukung digelarnya berbagai layanan G2C dan
G2B. Goanet didukung dengan kapasitas 64 Kbps hingga 2 Mbps
yang menghubungkan kantor pusat dan sejumlah kantor pemerintahan.
Hanya saja, untuk mengintegrasikan berbagai layanan di sejumlah
departemen pemerintah sekaligus membuat layanan lebih mudah
bagi masyarakat, maka dibutuhkan jaringan yang lebih besar dengan
bandwith yang juga besar. Untuk itu, Pemerintah Goa akan mendirikan
Goa Broadband Network di mana jaringan serat optiknya menggunakan
model BOO (Build-Own-Operate). Jaringan ini diperkirakan mampu
menyediakan bandwith hingga 10 Gbps untuk negara bagian, distrik
dan kantor pusat, 1 Gbps untuk kantor pedesaan dan 2 hingga
100 Mbps untuk tiap rumah tangga tergantung keperluan dan permintaan.
Semua pemerintahan, organisasi dan perusahaan milik pemerintah
akan terkoneksi dengan bandwith 1 Gbps.
Pemerintah Goa berencana membuat lebih banyak lagi Mahiti Ghars
(semacam Kios Informasi) dan 200 Citizen Service Centres dengan
model BOO tadi. Targetnya, menyuguhkan layanan dengan model
satu atap. Selanjutnya sesuai permintaan, operator akan menyediakan
layanan nilai tambah untuk para warga.
Untuk melaksanakan rencana e-government secara sistematis, PWC
(Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd) dan NISG (National Institute
for Smart Government) telah dipilih sebagai konsultan pemerintah.
Di sini PWC mendapat tugas mempersiapkan roadmap e-government
dan mengidentifikasi layanan berorientasi bisnis. Sedangkan,
NISG ditunjuk untuk memberikan masukan kepada pemerintah Goa
mengenai Goa Broadband Network. Bersamaan dengan kegiatan lainnya,
departemen yang belum terkomputerisasi akan segera dikomputerisasikan.
Beberapa aplikasi juga sedang dikembangkan untuk 32 departemen,
sehingga layanan pemerintah nantinya akan online semua. Selain
itu, Pemerintah juga berencana memiliki Data Centre dengan situs
Disaster Recovery guna mendukung implementasi berbagai proyek
e-government.
Pada akhirnya, berbagai upaya terus dilakukan untuk membuat
Goa sebagai Tujuan TI dan pemimpin di bidang e-government. Tentu
saja, tekad ini membutuhkan kemauan politik dan komitmen yang
kuat. Apalagi keberlangsungan proyek TI sangat penting. Semua
stakeholder dituntut untuk proaktif dan secara bersama-sama
membangun TI di Goa. Selain itu, proyek TI harus mempunyai skala
prioritas dan harus dilakukan proses re-engineering di area
fungsional. Tidak ketinggalan, penggunaan standar e-government
akan membantu memenuhi solusi TI yang efektif. Dengan cara itu,
menjadikan Goa sebagai Tujuan TI bisa terwujud. (disadur bebas
oleh Eko Ari Astuti dari tulisan J.J.R. Anand berjudul: “E-Governance:
a Rising Wave in Goa” dalam Egov, volume 3, Februari 2007).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
