Artikel Detiknas Edisi No.17 / 1

Asa Itu Ada di DTIKN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sebuah terobosan, selalu dibarengi harapan. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi belum sepenuhnya bergeliat, justru masih jauh tertinggal, pembentukkan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DTIKN) memunculkan harapan. Negeri ini bisa melaju jika didukung oleh kecanggihan TIK. Simak harapan mereka yang berkiprah di blantika telematika.

Donny Budhi Utoyo
Koordinator ICT Watch
Banyak teman yang bertanya kenapa dibentuk DTIKN. Pertanyaan ini bisa dimaklumi mengingat dulu kita mempunyai Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI), baik di zaman Presiden Gus Dur maupun Megawati yang juga dibentuk berdasarkan Inpres khusus. Karena itu, ada teman yang meledek bahwa kita perlu membentuk koordinasi yang pada akhirnya melakukan koordinasi timtim yang lain.
Bila dilihat mereka yang duduk di DTIKN, boleh dibilang anggotanya bukan IT minded. Kita lihat anggotanya bukan tecnoframe, bukan programmer, dan bukan pula orang-orang TI di Bappenas. Sebaliknya anggota DTIKN adalah pebisnis atau manajer. Namun justru itu merupakan kekuatan. Sebab kalau anggota DTIKN IT minded justru tidak akan jalan. Mengapa? Kadang orang TI tidak bisa mengambil kebijakan. Kalau background-nya bisnis atau manajemen, dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur, maka merupakan langkah awal yang bagus. Selanjutnya, tinggal bagaimana memanfaatkan infrastruktur seoptimal dan seefisiennya. Jadi, saya berharap DTIKN bisa mengoptimalkan TIK untuk kebutuhan beragam. Karenanya DTIKN harus kita kasih kesempatan untuk merealisasikan tugas mereka. (Ardi)

Tony Chen
Presiden Direktur Microsoft Indonesia
Kami melihat bahwa pemerintah saat ini lebih memperhatikan TI. Mereka sudah menyadari bahwa TI menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi kita. Seperti dicanangkannya DTIKN. Ini merupakan hal yang sangat baik untuk industri kita. Setelah fondasinya ada, yakni DTIKN, kini tinggal dikembangkan saja prioritas program yang akan diterapkan. Misalnya, peran TI di pendidikan, di pemerintahan, bidang ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan konsistensi dalam hal eksekusinya. (Chandra)

Irfan Setiaputra
Managing Director Cisco Systems Indonesia
Saya menyambut baik pembentukan DTIKN terlepas dari banyaknya skeptis. Menurut saya, lebih baik mempunyai komitmen daripada tidak ada sama sekali. Tapi komitmen saja tidak cukup. Sekarang tinggal bicara soal cara, bisa lewat mana saja. Apa pun caranya, saya orangnya tidak terlalu mendebatkan hal itu. Tetapi persoalannya apakah cara itu bisa benar-benar mengim-plementasikan TIK di lapangan. Cara apa pun sebenarnya bisa, tinggal dinamika organisasi.
Jadi kalau pemerintah kali ini lebih serius maka mereka harus mempersiapkan banyak hal seperti pendanaan dan ketepatan pengambilan keputusan. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah penempatan orang yang tepat. Dewannya bisa benar, programnya bisa benar, orangnya salah ya salah. Maka ketigaketiganya harus cocok.
Yang cukup menarik keterlibatan orangorang perekonomian. Dalam DTIKN, Pak Budiono jadi wakil ketua, Sri Mulyani jadi anggota. Yang saya sayangkan, kenapa di Dewan kok tidak ada anak mudanya. Meski demikian, saya tetap optimis dengan Dewan karena orangnya beberapa saya kenal. Programnya juga sangat menarik. Saya berharap Dewan tidak hanya berhenti pada masalah policy. Saya menunggu dari sisi keinginan Dewan untuk membentuk flagship. Ini sebuah ujicoba. Mampukah Dewan melakukan aktivitasnya. (Ardi)

Budi Wahyu Jati
Country Manager Intel Indonesia Corporation
Positif dan optimistis. Ini pendapat saya kalau ditanya mengenai DTIKN. Menurut saya biarkan Dewan memberikan dan membuktikan effort-nya terlebih dahulu, jangan langsung dikecilkan. Karena Dewan langsung di bawah Presiden, sehingga masukan dari Dewan akan langsung didengar oleh Presiden. Dengan cara kerja seperti ini, diharapkan tidak terdistorsi oleh kepentingan yang akan menghambat pembangunan TI.
Soal agenda, saya rasa Dewan sudah mempunyai agenda yang baik mengingat didukung juga oleh pakar dari perguruan tinggi dan mitra dari dunia bisnis TI. Jika pun agendanya kurang sesuai, tentunya kami mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan kepada Dewan. Yang penting sekarang, membuktikan kinerja secara real dan melaksanakan agenda Dewan. Dewan harus berani mendobrak tradisi birokrasi yang berbelit. Kepada menteri yang terlibat, harus bersatu dan mendukung tugas Dewan. (Ari)

Hidayat Tjokrodjojo
Wakil Ketua Komite Tetap Informatika Kadin Indonesia
Ada beberapa hal yang dapat kita harapkan dari DTIKN. Pertama, Presiden dan para menteri beserta anggota Dewan, dapat memenuhi kebutuhan e-government bagi NKRI meliputi: menyusun kebutuhan TIK (e-government) dengan baik dan benar, melaksanakan pengadaan dengan baik dan benar, dan melaksanakan implementasinya dengan baik dan benar pula.
Kedua, Presiden dan para menteri beserta anggota Dewan dapat menjadi fasilitator dengan menghilangkan semua “peraturan dan perundang-undangan” yang “kontra produktif” terhadap perkembangan bisnis TIK di Indonesia. Khususnya memberi peluang lebih kepada sistem yang paling menguntungkan NKRI, bukan individu atau kelompok tertentu saja.

Ketiga, kelompok mitra mau tidak mau mempunyai cara berpikir “bisnis” sehingga perlu mengemukakan usulan secara terbuka. Masukan dari mitra tentu ada “bias” terhadap kepentingan perusahaan atau asosiasi yang diwakilinya, namun dengan cara terbuka dapat dipilih mana saja yang lebih membawa kebaikan bersama, bukan kebaikan produk atau kelompok tertentu saja. Keempat, kelompok expert sebaiknya tidak hanya dari unsur perguruan tinggi, tetapi juga dari para pengamat atau expert dari bidang-bidang non TIK. Karena kemajuan TIK mencakup seluruh aspek yakni Poleksosbud, Hankam, dan secara nasional maupun international. Terakhir, DTIKN harus terdengar “kiprah”-nya setiap hari diberbagai media masa. Jadi semua orang tahu memang sudah “lari” dan larinya tetap konstan. Tidak sebentar-sebentar istirahat. Ingat lho, kerjaan banyak dan yang harus dikejar tidak berdiam diri saja. (AZ)

Richard Kartawijaya
CEO PT Informatika Solusi Bisnis (ISB)
Tujuan pembangunan TIK di pemerintahan sangat penting dan saat ini masih “terlalu amat sangat lambat” dibandingkan negara tetangga dan kompetitor Indonesia.  Untuk itu, diperlukan tangan Presiden untuk bisa mendorong agar percepatan lebih baik sekaligus perhatian lebih fokus.  Tanpa TIK, Indonesia akan terus semakin tertinggal. Tanpa TIK yang diimplementasikan secara baik, maka korupsi semakin merajalela. Tanpa TIK yang digunakan secara baik, maka pemerintah dan BUMN akan terus membeli barang/perangkat lunak/jasa konsultan yang murah dengan mutu yang sangat jelek. Tanpa TIK yang dapat digunakan secara tepat, maka Indonesia akan semakin tidak efisien dan efektif. Singkat kata, dibentuknya DTIKN diharapkan akan membantu Depkominfo untuk memperbaiki kebijakan di sektor TIK di Indonesia. (AZ)

Eddy Satriya
Deputy for Infrastructure and Regional Development pada Kantor Menteri Koordinator Perekonomian
Di tengah kebuntuan, saya melihat pembentukan DTIKN merupakan terobosan positif. Saya bilang terobosan karena hampir sepanjang dua sampai tiga tahun terakhir, TKTI tidak jalan atau stagnan. Untuk itu, kita harus mensuport stakeholder yang mendukung Dewan. Dewan sendiri merupakan kombinasi antara profesional TIK dengan orangorang pemerintah dan ini harus kita dukung juga. Independensi Dewan, saya yakin bisa dijaga walaupun pemerintah menjadi anggotanya mengingat nantinya ada kelompok kerja (Pokja). Selanjutnya Pokja akan mengakomodir orang-orang yang memang berpotensi dan mengerti TIK. Di samping itu di dalam Dewan sendiri sudah ada empat sampai lima orang yang profesional di bidangnya. Mulai dari ketua Mastel hingga mantan dirut BUMN. Kalau mereka bisa menjaga idealisnya di bidang TIK maka independensi itu bisa terjaga. Saya yakin dengan kemampuan mereka.

Apapun namanya, kita harus optimistis. Kita rajut kembali, kita bahu membahu dengan semua stakeholder karena tidak mungkin masyarakat akan gontokgontokan terus atau tidak bersatu. Sejalan dengan itu, Dewan harus mampu mengartikan perbedaan yang ada untuk bisa maju dalam satu gerak yang sinkron. Soalnya saya melihat sendiri kebutuhan itu ada. Kebutuhan untuk bersamasama maju itu ada, potensi itu ada. Adapun fokus utama mereka, bagaimana caranya agar tarif internet bisa murah dan unlimited sehingga masyarakat cerdas. Kemudian teknologi dan inovasi baru tidak diharamkan sehingga masyarakat bisa berinovasi dan kreatif. Jika belum ada hukumnya yang jelas, biarlah mereka melakukan inovasi agar berkembang dulu. Kelak, juga akan ada yang mengontrol. Ketika moral masyarakat memiliki etika yang baik jadi tidak perlu khawatir. (Ardi)

Koesmarihati
Anggota Komite BRTI
Saya sangat berharap kepada DTIKN. Memang diperlukan komitmen semua departemen untuk membuat suatu roadmap atau blue print bagi TIK di negara ini. Malaysia, jauh–jauh hari (1998) sudah mengeluarkan Undang-undang Multimedia, konvergensi antara telekomunikasi, IT Penyiaran dan konten, agar kemajuan TIK dapat mendorong ekonomi nasional. Sekarang negara tersebut sudah mempunyai MY 868, sebagaimana Korea punya U-Korea 839, dan Singapura iN2015, sehingga tahu kemana arah TIK ke depan dan seluruh potensi disinergikan. Pendek kata, kebijakan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan industri dalam negeri dan membuka peluang usaha di bidang TIK. Masukan dari saya, Dewan harus membuat road map yang jelas, melibatkan partisipasi swasta nasional baik dalam penyelenggaraan maupun manufaktur serta komitmen dari semua pihak. (AZ)

Moedjiono
Staf Ahli Menteri Depkominfo Bidang Hubungan Internasional dan Kesenjangan Digital
DTIKN merupakan hasil kesepakatan bersama kita semua pemangku kepentingan sebagai pilihan yang dianggap terbaik untuk pembangunan bangsa dan negara tercinta ini dengan mendaya-gunakan TIK sebagai pendukung (enabler) maupun sebagai sektor industri.
Selanjutnya, Dewan akan menetapkan kebijakan program prioritas (flagship programmes), yang merupakan killer programmes, guna mendorong pendayagunaan TIK dalam rangka mendukung pembangunan Indonesia seutuhnya. Terkait proses penetapan kebijakan flagship programmes ini, sangat diharapkan masukan dari rekan-rekan yang mempunyai ide cemerlang. Sehingga ketetapan yang diputuskan sesuai dengan hasil pemikiran kita semua, yang membumi, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setelah ditetapkan program prioritas, berikutnya akan dibentuk tim pelaksana masingmasing program. Di sinilah diharapkan semua pemangku kepentingan bisa berkontribusi aktif. Rekanrekan yang mempunyai ide cemerlang sangat diharapkan ikut berpartisipasi aktif. Kita tidak perlu membedakan yang tua atau muda. Yang terpenting adalah marilah kita semua menyumbangkan kontribusi lewat saluran apapun nantinya. Marilah kita berkontribusi aktif guna mendukung program kita bersama sebagai komunitas telematika.