| Artikel
Detiknas Edisi No.17 / 2 |
Kemal Stamboel:
“Kita Tidak Bisa Solving Problems at Once”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siang itu, tepatnya awal November 2006, telepon
seluler Kemal Stamboel berdering. Begitu tahu siapa penelepon,
Kemal langsung penasaran. Maklum pemilik suara di ujung
telepon adalah Sofyan Djalil, Menkominfo. “Ada apa
gerangan sang menteri menelepon?” tanyanya dalam hati.
Rupanya, “Beliau cerita soal rencana pembentukan Dewan
TIK,” tutur pria yang menginjak usia 58 ini. Kontak
tersebut rupanya terus berlanjut, sampai akhirnya Kemal
diminta untuk ikut terlibat dalam Dewan Teknologi Informasi
dan Komunikasi Nasional (DTIKN) yang dibentuk Presiden Soesilo
Bambang Yudhoyono, 13 November lalu di Istana Bogor. Ketika
ditanya mengapa ia diminta ikut bergabung dalam DTIKN, Kemal
mengaku, “Hingga kini saya sendiri tidak tahu alasan
pasti mengapa saya ditunjuk.” Toh lelaki kelahiran
Malang ini menyambut baik ajakan untuk bergabung di Dewan.
“Pak Sofyan bilang, saatnya sekarang saya melakukan
sesuatu untuk negara.”
Kini, setelah pensiun dari kegiatannya sebagai konsultan,
hari-hari Kemal lebih banyak dilewatkan untuk mengurus DTIKN.
Setiap hari, ia berkantor di lantai 7 Depkominfo, tak jauh
dari ruang Menteri. Di ruang berukuran 4 X 6 meter yang
diisi dengan meja, empat kursi tamu dan satu kursi kerja,
telepon, whiteboard, lemari, dan laptop, Kemal melaksanakan
tugasnya. Tak ada meja kerja khusus. “Saya memang
maunya yang simpel, yang saya butuhkan saja yang ada di
ruang ini,” ujar Kemal yang masih menjabat sebagai
pengawas BRR Aceh ini. Di ruang yang terbilang sederhana
ini, justru Kemal mengemban amanah tak ringan. Sebagai wakil
ketua Tim Pelaksana Dewan, ia harus berkoordinasi dengan
10 menteri yang terlibat dalam Dewan. Praktis, sejak Dewan
diresmikan Presiden, ia sibuk bertemu sejumlah menteri dan
mencari data di sejumlah departemen. “Saya ingin memetakan
apa yang ada dengan baik dan benar, sehingga tahu bottleneck
selama ini ada di mana,” ujarnya. Kepada Andy Zoeltom
dan Faizah Rozy dari e-Indonesia, ia bercerita banyak seputar
kinerja, program dan bagaimana menjalankan koordinasi yang
selama ini selalu buntu.
 Apa
yang menjadi fokus Dewan?
Dalam waktu dekat, Dewan akan mencoba mencari teroosan pilihan
teknologi dalam bentuk flag-ship programmes atau proyek
yang betul-betul bisa memberikan manfaat dan kemajuan bagi
kegiatan produktivitas masyarakat. Misalnya, Palapa Ring,
backbone, fiber optic, e-education. Kami juga menitikberatkan
perhatian pada sisi regulasi. Jadi tidak saja dari terobosan
technology competition, tapi juga dari sisi regulasinya.
Perlu saya tambahkan bahwa Dewan akan menangani isu-isu
yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, misalnya SIN.
Sekarang saya sedang mencoba untuk mendata semua itu.
Pendataan yang dilakukan seperti
apa?
Kami mencoba memetakan, misalnya, proyek pemerintah yang
berkaitan dengan TI ada di mana, dikerjakan oleh siapa.
Kami pun harus mengetahui aktivitas departemen mana yang
didukung oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Lantas
siapa yang akan jadi owner? Mengapa departemen A atau B
yang pantas menjadi owner dari suatu proyek? Dan sebagainya.
Setelah ada pengaturan berarti
tidak ada lagi tumpang tindih belanja TI di pemerintah yang
mengakibatkan inefisiensi?
Intinya harus ada kesepakatan antar semua departemen bahwa
siapa yang akan menangani sebuah kegiatan atau proyek. Selanjutnya,
kami catat decision making process-nya di Dewan sehingga
akhirnya semua sepakat. Kedua, kita sepakati bagaimana kita
socialize keputusan tadi kepada seluruh departemen atau
seluruh stake holder yang terlibat. Ketiga, adanya feedback
mechanism untuk mengukur dan memonitor kemajuan proyek sehingga
dalam rapat berikutnya, kita sudah mempunyai tiga level
rapat. Yakni rapat dengan dewan pengawas, anggota, lalu
dengan Dewan yang diketuai oleh menteri koordinator. Di
sini feed-back dipakai sebagai cara untuk mengukur apakah
keputusan Dewan telah dilaksanakan atau belum.
Setelah adanya kesepakatan antar
Dewan, apa semua pihak bisa menaati dan berkoordinasi mengingat
selama ini hal tersebut yang susah dilakukan?
Kesepakatan itu bisa dituangkan dalam bentuk keputusan Dewan.
Apakah keputusan Dewan berupa Keppres atau dalam bentuk
lain, saya belum tahu. Yang penting, saat kesepakatan itu
sudah terbentuk, kami harus mendorong agar terlaksana dengan
baik. Terutama saya sebagai anggota Tim Pelaksana bersama
Pak Sofyan akan berusaha agar koordinasi lintas departemen
berjalan dan kami optimistis bisa.
Bagaimana mengelola keberlanjutan
program?
Kami mempunyai Kelompok Kerja (Pokja). Anggotanya terdiri
dari mitra, penasehat, maupun anggota dari departemen terkait.
Pokja dipimpin oleh penanggung jawab yang kami anggap sebagai
chair. Inilah yang menjadi dapur dari seluruh proyek. Tapi
Anda mesti tahu juga bahwa kita tidak bisa solving problems
at once.
Jadi Dewan akan fokus ke mana
dulu?
Kami mungkin akan memilih empat program tetapi belum tahu
yang mana program yang akan diprioritaskan terlebih dahulu.
Bisa jadi Palapa Ring, Single Window, Single Identity Number,
e-education atau yang lainnya. Kami sengaja memilih empat
prioritas dulu, agar fokus, sehingga tingkat suksesnya dapat
terlihat. Menurut saya mari kita lebih optimistis dengan
langkah yang diambil Presiden yang didukung oleh 10 menteri
dan Menko. Saya pikir it’s possible. The point is
make the decision, then socialize it and after that is monitoring.
Bagaimana respon para menteri
yang terlibat?
Positif. Contohnya saya telepon Ibu Ani (Sri Mulyani, Red.).
Saya bilang saya ingin lihat DIPA. Lantas langsung dipanggil
semua direktur. Beliau bilang, Pak Kemal mau lihat DIPA,
tolong perlihatkan list DIPA, dan semua list keluar. Lalu,
saya ingin dari list yang ada, dipisah mana kategori yang
sama, mana yang bukan. Jadi di setiap departemen bisa saja
ada satu item pekerjaan yang sama persis dengan departemen
yang lain. Kontennya kita perlu tahu. Ini yang sedang kita
telaah. Selain itu, ada kemungkinan judulnya sama, artinya
sama. Namun ada juga judulnya sama artinya beda. Intinya,
kita mau kerja keras untuk mendapatkan informasi yang detail.
Hasilnya?
Kalau saya lihat alokasinya menarik sekali. Misalnya untuk
satu proyek yang itemnya sama, nilainya kerap berbeda. Misalnya
yang satu di atas Rp 50 miliar dan yang satu lagi cuma Rp
0,5 miliar. Saya sarankan dibagi dalam kolom pegawai, kolom
belanja modal, dan kolom belanja barang. Belum tentu menterinya
tahu detail. Sebetulnya kami tidak mencoba untuk mengganti
DIPA yang ada tapi lebih mengarahkan ke bentuk yang lain.
Apakah itu alasan Presiden memilih
Bapak, karena Bapak seorang manajer yang baik?
Presiden sebenarnya mengharapkan kesediaan orang yang pernah
ada di bidang teknologi. Beliau hanya mengharapkan semua
bisa berjalan dengan baik. Menurut saya ini bukan pemikiran
yang baru kemarin. Di sini ada bottleneck. What’s
bottleneck? It is coordination, mungkin egosentris dari
masing-masing departemen. Tapi sejauh ini, setelah saya
bertemu dengan sejumlah menteri, mereka terbuka. Jadi keterbukaan
di tingkat menteri ada. Saya jadi enggak mengerti mengapa
selama ini koordinasi tidak berjalan dengan baik. Saya berharap
sekali pemerintah memberikan stimulus. Dan Dewan akan bekerja
secara efektif bila semua departemen digilir untuk berbicara
dan kita bahas bersama-sama.
Bicara soal koordinasi, Bagaimana
melakukan koordinasi dengan 10 menteri dan seperti apa rapatnya?
Formatnya begini, kami akan menyelenggarakan pertemuan Dewan
secara reguler, kalau bisa sebulan sekali yang dipimpin
oleh Menko Perekonomian selaku wakil ketua Tim Pengarah
(wakil dari Presiden, Red.). Dalam rapat tersebut, kami
akan menetapkan agenda yakni temuan IT Project di lingkungan
departemen yang dijadikan landasan. Every department knows
what other department doing in IT. Lalu kami kategorikan
dalam kelompok-kelompok yang disebut similar project in
different department. Lalu kita bahas. Berikutnya adalah
who should actually lead those project? Hasilnya sebuah
kesepakatan di dalam Dewan. Setiap penanggung jawab di bawah
menteri harus jelas. Dari sini baru dibuat kelompok yang
kami usulkan sebagai kelompok tetap yang akan bekerja sama.
Bagaimana cara mengefektifkan
kerja Pokja?
Agar pemberdayaan kelompok ini lebih kuat, kami akan isi
dengan berbagai pertemuan dengan membawa ahli-ahli baik
dari mitra maupun lain. Tujuannya, memastikan bahwa semuanya
on the right track, metodologinya benar, dan mempunyai pemahaman
yang sama. Berikutnya, kelompok akan kami monitor dari waktu
ke waktu. Kami akan selalu ikut terkait dalam koordinasi,
barangkali ditemukan hambatan. Misalkan ada hambatan di
suatu departemen karena orangnya kurang disiplin padahal
dia memegang peran penting, maka kami minta menteri untuk
menangani secepatnya. Kirakira itulah yang disebut dengan
koordinasi.
Bagaimana dengan keterlibatan
para penasehat?
Tim Penasihat berasal dari penasihat dalam dan luar negeri
serta tim mitra yang terdiri dari pemangku kepentingan TIK,
praktisi, dan akademisi. Ada empat perguruan tinggi yang
akan memberikan masukan baik langsung ke Presiden maupun
ke Dewan.
Bisa tahu, lebih detail keterlibatan
mereka?
Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang
TIK dan ini sangat membantu. Dalam pertemuan, they can give
opinion too. Jadi kita harapkan ada dinamika. Saya kebetulan
datang dengan susunan yang sudah ada. Jadi saya ikut saja.
Komentar Bapak soal perkembangan
TI di Indonesia yang berjalan lambat?
Anda lihat saja output-nya. Out-put awal yang bisa Anda
lihat adalah adanya upaya pemerintah untuk segera mengimplementasikan
TI.
Bagaimana sejatinya cara memaknai
TI?
Sederhananya begini, we must have appreciation in technology.
TI diangkat pada tingkat decion maker sehingga mereka bisa
mendalami dan bisa meng-appreciate teknologi dalam konteks
yang wajar. Kalau kita tidak memiliki apresiasi terhadap
teknologi, akan sulit membayangkan apa manfaatnya. Di sini
perlu ada sebuah rasionalitas dalam menilai manfaat. Menurut
saya, manfaatnya kita bahas lebih awal. Manfaat harus difokuskan
pada spesifik kegunaan dari masing-masing situasi dan kondisi.
Tidak selamanya sebuah solusi yang berlaku di tempat lain
merupakan sesuatu yang bisa kita pakai, apalagi bila kita
tidak tahu manfaatnya.
Lama berkecimpung di swasta,
beda yang paling tegas antara corporate dengan pemerintahan
apa?
Culture-nya beda. Kalau ada rapat, tidak selamanya siap
untuk ada decision. Banyak faktor penyebabnya.
Apa ini tugas berat?
Jalanin saja, dinikmati. Ini adalah bagian menarik dalam
perkembangan bangsa. Saya pikir Depkominfo sebagai domainnya
very focus.  |
