Majalah e-Indonesia - Media ICT Wahana Merajut Nusantara  
 


    Artikel Detiknas Edisi No.22 / 1
Kemal Stamboel:
"Detiknas Fokus Pada Strategi dan Kebijakan"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setahun sudah dewan ini dibentuk, masyarakat bertanya-tanya apa sih yang sudah diperbuat Detiknas? Untuk mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut, wartawan e-Indonesia Andy Zoeltom, E. Ari Astuti, dan fotografer Yasmin menemui Kemal Stamboel, wakil ketua Tim Pelaksana Detiknas di kantornya di gedung Depkominfo Lantai 7 Jakarta Pusat. Berikut petikan perbincangan mereka.



Bisakah Bapak menjelaskan pada kami bagaimana sebetulnya cara dewan ini bekerja?

Pertama adalah mewujudkan mekanisme yang bisa mewujudkan peran Detiknas. Karena banyak yang kurang paham akan peran dan mekanisme Detiknas. Dalam kerjanya, Detiknas terbagi dalam dua kelompok besar, Tim Pengarah yang dipimpin oleh Presiden dan anggotanya terdiri dari 10 menteri termasuk saya sendiri dan Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Menkominfo yang anggotanya sebanyak 7 orang, dua sekretaris dan wakil, dan 5 anggota. (Di bawah kepemimpinan Menkominfo M. Nuh, masuk dua anggota baru masing-masing Suhono Harso Supangkat dan Abdullah Alkaff, Red.)

Selama ini kita mencoba untuk menciptakan aturan main agar sebulan sekali tim pengarah ini bisa bertemu. Rencananya sebulan sekali pertemuan dipimpin oleh Pak Budiono. Saat ini adalah waktu kerja bagi para menteri yang diberikan mandat untuk melaksanakan 7 flagship. Tim Pelaksana berupaya memberi dukungan terhadap pokjapokja di masing2 departemen yang mengelola flagship tersebut dengan memberi masukan kerangka acuan kerja tentang governance, evaluasi TIK, dan memberi masukan tentang hal-hal yang kiranya menjadi hambatan.

Jadi peran Tim Pelaksana ini sebagai fasilitator dan pada saat yang sama melakukan koordinasi terhadap langkah-langkah yang sekiranya diperlukan. Tim Pelaksana juga mempunyai Pokja IT Governance dan Pokja EvaTIK yang tugasnya mengeluarkan pedoman. Pada saat yang sama Pokja EvaTIK akan melakukan evaluasi terhadap masing-masing Pokja di masing-masing departemen. Bahan-bahan inilah yang akan dibahas oleh Tim Pelaksana yang akan disampaikan kepada Tim Pengarah. Jadi Tim Pelaksana mendapatkan feed back terhadap perkembangannya. Feed back inilah yang akan digunakan untuk pengawasan dalam konteks koordinasi antar-departemen yang tergabung dalam 7 flagship.

Tugas Pokja EvaTIK ?
Pokja EvaTIK itu langsung berhubungaan dengan Pokja 7 flagship di tiap-tiap departemen. Pokja EvaTIK bertugas melakukan review dan monitoring terhadap perkembangan Pokja 7 flagship tadi. Tiap departemen yang terkait 7 flagship tersebut memang punya kewajiban untuk memberikan laporan kepada Pokja EvaTIK.

Bagaimana cara Detiknas mensosialisasikan keberadaannya?
Setiap anggota punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bisa lewat seminar-seminar yang kadang kita diminta jadi pembicara. Atau lewat media massa. Prinsipnya, kami tidak mengkonfrontasi kepada masyarakat ini lho program Detiknas, tapi lebih kepada program pemerintah soal TIK ke depan. Peran detiknas adalah menyampaikan ini dan apa yang telah dicapai dalam menciptakan masyarakat informasi.
Saya ingin menghindari sebuah perangkap seolah-olah hal itu dikerjakan oleh Detiknas. Detiknas tidak terlibat dalam implementasi, kita hanya fokus pada strategi dan kebijakan. Lha wong nggak punya budget, melainkan hanya orang-orang yang berdedikasi yang ingin melaksanakan program ini. Harapan terhadap Detiknas bisa digambarkan melalui seberapa cepat upaya pemerintah dalam menerjemahkan aktivitas-nya di bidang TIK sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Itu saja ukurannya. Tidak disebut Detiknas juga tak apa-apa.

Bagaimana evaluasi bapak terhadap kemajuan 7 flagship yang ada?
Yang menonjol adalah education dan NSW dan baru-baru ini e-procurement. Yang lainnya adalah Palapa Ring dan Software. Yang perkembangannya perlu kita dorong lagi adalah NIN dan e-anggaran. Yang lain menurut saya, dengan segala keterbatasan, mereka sudah mulai bergerak.

Kalau kita lihat satu per satu, e-education?
Untuk education yang terbesar adalah upaya mengintegrasikan jaringan yang tadinya dua sekarang sudah menjadi satu. Yang kedua adalah terobosan organisasi sehingga dapat lebih terintegrasi, terutama dalam pengelolaan jaringannya. Yang ketiga adalah percepatan untuk mendorong konten. Anggarannya sendiri sudah menyatu dan akan kita evaluasi lagi, tim Pokja EvaTIK yang akan melakukannya.

NSW?
Lumayan baguslah. Mereka sudah punya target untuk melakukan pilot Desember ini di Tanjung Priok. Progresnya sangat menggembirakan. Untuk mengantisipasi segala sesuatunya saat ini sedang dipersiapkan payung hukum berupa keputusan Presiden yang akan memberikan kerangka agar itu bisa berjalan. Ini baru pilot, tapi sudah ada yang real yang sudah kita coba kerjakan.

E-procurement?
Namanya EGP yaitu e-government procurement. Saat ini sudah ada kerja sama dengan 4 gubernur. Dan mereka sekarang sedang dipersiapkan final design implementation dari Sumbar, Kaltim, Jabar, Jatim, dan pada saat yang sama mereka dibiayai oleh USAID.

Palapa Ring?
Kita sudah ada konsorsiumnya. Mereka sudah sampai pada tahap finalisasi untuk segera mulai. Yang harus digaungkan adalah fully financed by private sector. Ini adalah upaya yang seluruhnya dikembangkan oleh private sector. Saya anggap paradigm change-nya luar biasa. Proses ini secara tidak langsung mempercepat proses pelaksanaan USO dan akan mempercepat pelaksanaan koneksivitas institusi pendidikan. Kalau ini sudah jadi, semua akan bisa jalan. Ini lokomotifnya.

Software?
Akhirnya flagship ini akan fokus pada pemerintahan sebagai cara mengukur seberapa jauh dia serius dalam legal software. Kita sudah membuat kerangka 2 tahun untuk melakukan perbaikan penggunaan konsep itu di pemerintahan. Program ini sudah kita ujipublikan kemarin di mana kita menghasilkan semacam panduan mengenai bagaimana kita memperbaiki pengelolaan IT di kantor-kantor pemerintah. Tentu ini seiring sejalan dengan rencana pemerintah untuk membentuk CIO. Panduan ini akan dibuat web based, sehingga masing-masing departemen diberikan kesempatan untuk melakukan assessment dari penggunaan PC di instansi masing-masing. Karena biasanya jika dikasih PC, maka use it as you like it. Nah, nantinya ada aturan-aturannya tentang accountability PC. Ini sudah jadi dan akan ada di website kita.

E-anggaran?
Untuk yang satu ini, sebetulnya kita butuh konfirmasi tentang scope e-anggaran. Kalau dari pihak Depkeu scope-nya hanya lingkup anggaran saja. Sedangkan yang kita inginkan adalah end to end prosesnya itu mulai anggaran itu diusulkan sampai ke final approval. Di tengahnya ada konsolidasi dari Keuangan, dari Bappenas, sampai keputusan di DPR. Nah, kita belum memperoleh kesepakatan tentang prosesnya ini.

Soal Nomor Induk Nasional (NIN)?
Untuk NIN, fokus Depdagri adalah menyelesaikan SIAK, NIK-nya adalah basis untuk NIN. Tahun depan kita mulai secara paralel untuk design NIN.

Tampaknya ini yang lambat geraknya?
Tidak bisa dibilang begitu karena fokus mereka adalah mempersiapkan data kependudukan dan itu adalah mandatnya. NIN adalah mandat baru untuk mengelola nomor induk nasional. Jadi kenapa tidak bisa tahun alu, karena dalam budget mereka tidak ada NIN. Tahun depan ada.

Apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi Detiknas?
Tantangan terbesar sebenarnya ketika kita mengharapkan ada right way masuk ke daerah tersebut, apakah Pemda paham untuk memfasilitasi ini dan tidak merasakan hal ini sebagai sebuah instruksi/perintah. You are creating of the network and you are part of the network. Yang harus mereka pikirkan adalah melepaskan diri dari isolasi dan membuat konkektivitas ini menjadi “hidup” baik untuk intern di kabupatennya sendiri maupun perluasan koneksivitas lain. Inilah yang perlu disosialisaikan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ke atas  l  Kembali