e-GOVERNMENT
DI DEPOK
Merancang Masterplan, Menggugah
Kesadaran Aparat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meski tergolong kota metropolitan, Depok tak ubahnya seorang bocah.
Perkembangan TI di Kota yang baru berusia tujuh tahun itu, belum
begitu terlihat. Kini, masterplan TI tengah disiapkan.
Gerimis kecil membasahi jalan Margonda. Hujan rintik menambah
hiruk-pikuk lalu lintas di jalan utama menuju Depok tersebut.
Ratusan kendaraan terus merayap, me-mecah kebuntuan, mencari celah-celah
jalan, mene-robos kemacetan. Pagi itu pelajar maupun mahasiswa
mulai melakukan aktivitas mereka. Menimba ilmu di se-kolah dan
perguruan tinggi.
Boleh dibilang, melewati Jalan Margonda seakan menyu-suri jalan
kenangan. Ya, siapa yang tak kenal dengan Margonda dan Depok?
Jalan dan kota tersebut sudah begitu menyatu dengan kehidupan
warga Jakarta. Di era tahun 80-an, lebih dari 20 tahun yang lalu,
Depok tak lebih dari sebuah kecamatan. Namun semenjak ada kebijakan
penataan ruang dan peruntukan Depok men-jadi Kota Pendidikan atau
Binayapantilayaknya Tsukuba di Jepang. Sejak itu, geliat Kota
Depok seakan tak pernah berhenti. Kebijakan pemerintah mem-bangun
Universitas Indonesia di daerah ini menjadi salah-satu pemicu
berkembangnya daerah ini.
Depok memang identik dengan Universitas Indonesia. Maka tak heran
keberadaan kampus UI menjadi tolak ukur bagi tumbuh kembangnya
pusat-pusat pendidikan baik pendidikan umum maupun kejuruan di
daerah ini. Kini setidaknya ada 6 perguruan tinggi berada di Depok.
Kantor
Walikota Depok
Sebagai gambaran, Kota Depok dengan luas 20.000 km2 merupakan
salah-satu wilayah penyangga ibukota DKI Jakarta. Luas lahan hijau
yang dimiliki Depok, menjadikan kotamadia ini terus berkembang
dengan pertambahan jumlah penduduk tergolong signifikan. Tahun
2000 sedi-kitnya 227.018 unit rumah dibangun di Depok. Lima tahun
kemudian, kebutuhan rumah di Depok mencapai 40.286 unit. Diproyeksikan
pada 2010, kebutuhan rumah men-capai 90.667 unit. Saat ini jumlah
penduduk kotamadia Depok kurang lebih 1,4 juta jiwa. Tingginya
angka per-tumbuhan komputer, yang sebagian besar bekerja di Jakarta,
menjadi persoalan sendiri bagi daerah tingkat II ini.
Lalu, bagaimana peran dan pengembangan ICT terhadap pertumbuhan
salah-satu wilayah penyangga ibukota DKI Jakarta ini? Nur Mahmudi
Ismail, sebagai nahkoda yang memimpin Depok terhitung 2006 hingga
2011, punya planning sendiri. Sebagai seorang dengan latar belakang
pernah bekerja di BPPT yang selalu mengedepankan science technology,
agaknya Nur Mahmudi sadar betul betapa pentingnya ICT dalam tumbuh
kembangnya suatu daerah. “Sebagai aparat dengan kewajiban
memberikan pelayanan, kami membutuhkan peralatan ICT,” tutur
Nur Mahmudi Ismail yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri
Kehutanan periode 2000–2001.
Penggodogan Masterplan
Berbagai upaya pun dilakukan orang nomor satu di Kota Depok ini,
untuk membangkitkan kesadaran aparat, tentang pentingnya mengoptimalkan
kualitas pelayanan, agar masyarakat puas. Jangan lupa, meski Depok
sudah identik dengan kota jasa, khususnya sebagai Kota Pendidikan
dengan mem-berikan pelayanan terhadap para mahasiswa UI, namun
kota ini baru berdiri 1999. Sesuai dengan Undang Undang No. 15/1999
maka status Depok ketika itu menjadi Kotamadia Daerah Tingkat
II Depok. Hari jadi Kota Depok pun ditetapkan pada tahun itu juga,
yakni 27 April 1999.
Langkah awal, kata Nur Mahmudi Ismail, adalah komitmen. Setelah
itu, bagaimana mempermudah komunikasi. Misalnya memperlancar hubungan
komunikasi antar instansi dengan Local Area Network (LAN) di antara
instansi. “Setelah itu bagaimana mensosialisasikan agar
seluruh pegawai familiar dengan alat yang digunakan,” ujar
salah-satu pendiri dan Presiden Partai Keadilan 1998-2000 ini.
Maka dirancanglah satu masterplan untuk pengembangan e-government
di Kota Depok. Masterplan yang sedang di-godok ini intinya penyempurnakan
program sebelumnya, tentunya dengan meng-optimalkan TI. Saat ini
sudah ada PBB Online, tujuannya agar pendataan pajak PBB bisa
semakin mendekati sempurna. Pemkot juga sudah merancang PAD Online
dan membuat persiapan peta seluruh Depok. “Tujuannya untuk
mengkomunikasi seluruh data, agar bisa dimanfaatkan untuk perencanaan
yang lebih luas,” ujar Nur Mahmudi sambil menyebut beberapa
instansi yang dalam waktu dekat, akan menyempurnakan masalah TI
di instansinya. Sebut saja misalnya lingkungan Pekerjaan Umum
(PU) yang sedang menyempurnakan TI-nya.
Khamami
Herusantoso
Telecommunication and multimedia group BPPT.
Masterplan yang sedang digodok ini dibawah kendali Kantor Arsip
Perpus-takaan dan Telematika. Tak tanggung-tanggung, Nur Mahmudi
langsung merekrut tenaga ahli dari BPPT untuk merancang TI yang
disesuaikan dengan visi dan misi Kota Depok. Adalah Khamami Herusantoso,
telecommunication and multimedia group BPPT yang didaulat merancang
masterplan ini. “Masterplan atau rencana induk pengembangan
atau pemanfaatan TI bagi Kota Depok sendiri saat ini baru pada
tahap menyelesaikan survei potensi meliputi SDM, software, hardware,
infrastruktur, anggaran dan lain sebagainya yang nantinya akan
digunakan dalam peran-cangan masterplan ini,” ujar Khamami
yang menyelesaikan S-2 Technical University of Delf di Belanda.
Menurut Khamami, tahapan selanjutnya adalah menilai kesiapan seluruh
semua pihak dalam pene-rapan e-government, sehingga terbentuk
suatu kondisi ideal dengan berbagai kendala dan solusi yang harus
dihadapi. Sukses tidaknya suatu masterplan yang sudah disepakati
juga tergantung pada banyak hal seperti SDM, anggaran, dukungan
software, dan sebagainya.
Berapa total dana yang dibutuhkan bagi sebuah masterplan Kota
Depok? Sayangnya, Khamami tak bersedia menjawab dengan pasti.
“Kami belum membicarakan angka pastinya, karena ini menyangkut
pendanaan secara umum. Saya ambil contoh bagi pengembangan ICT
Pemkot Depok kami batasi anggaran Rp 5 miliar mulai dari pembelian
software, hardware, dan sebagainya.” Intinya, kata Khamami,
semuanya dioptimalkan sesuai tujuan, visi, dan misi Kota Depok.
Intinya masterplan sebagai standardisari. “Jangan sampai
sudah ada masterplan, namun pengembangan ICT tidak berjalan baik.
Jadi e-announcement, e-procurement dan pemetaan digital harus
berjalan dengan baik,” tandas pria yang merampungkan S-3
di Chiba University, Jepang, ini.
Melalui masterplan ini, diharapkan nantinya setiap dinas mampu
mengolah data dengan murah namun menghasilkan sesuatu yang lebih
besar mengingat semua sudah terorganisasi dengan baik dan mudah
dikontrol. Melalui masterplan tersebut, Khamami mempunyai sejumlah
masukan. Misalnya dengan memanfaatkan TI sesuai tahapannya. “Seperti
sekarang ini saya lihat website yang ada masih dalam keadaan statis.
Ke depan saya mengharapkan website lebih baik lagi. Karena sebetulnya
kita bisa melakukan interaktif. Bahkan website bisa sebagai alat
transaksi. Ini semua memudahkan pelayanan kepada masyarakat hingga
ke tahap integrasi,” ujar pria yang sudah beberapa kali
membuatkan masterplan untuk beberapa daerah lain seperti Provinsi
Kalimantan Tengah, Kabupaten Jembrana Bali, dan Kabupaten Dompu
Nusa Tenggara Barat. Rencananya masteplan Kota Depok akan mulai
dijalankan pada 2007 mendatang.
Selain pembuatan masterplan, masih ada program lain yang tengah
dijalankan Nur Mahmudi, terkait Keppres tentang pengadaan barang
dan jasa. Yakni melakukan e-annoucement untuk memperkokoh e-procurement.
Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk efisiensi dan penghematan
tepat guna. Pengadaan barang dan jasa melalui suatu pengumuman
dengan jasa media elektronik sebenarnya gagasan KPK, Bappenas,
dan Menkominfo. Menurut Nur Mahmudi, pihaknya sangat senang sekali
ketika KPK memberikan amanah, untuk memulai e-announcement
guna memperkokoh e-procurement. Maka sejak April lalu,
program pengadaan barang dan jasa ini sudah mulai dijalankan di
Depok. “Alhamdulillah hasilnya lumayan. Proyek yang nilainya
sekitar Rp 7 miliar, bisa kita dapatkan Rp 6 miliar. Artinya kita
bisa hemat cukup besar,” ujarnya sumringah.
Meski masterplan belum rampung, bukan berarti penanganan ICT di
Depok mandeg. Buktinya, sudah ada KPDE Depok. Institusi ini berasal
dari Puslata yang dijalankan Provinsi. Ceritanya, sejak berdirinya
Kota Depok pada 1999 sesuai UU No.15/1999, ketika itu belum ada
yang mengurusi pengembangan TI. Di sini Puslata yang berperan.
PDE sendiri baru berdiri pada 1 Februari 2005 dengan nama Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Telematika. Di sini hanya ada 3 jabatan
fungsional yakni arsiptaris, pus-takawan, dan pranata komputer.
Untuk lengkapnya baca
di Majalah....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
