e-GOVERNMENT
DI KABUPATEN JEMBRANA
Menjadikan TI Sebagai Problem Solving
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jembrana menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia. Kabupaten
ini menunjukkan rapor cemerlang dalam pembangunan termasuk pelayanan
umum. Menariknya, peran TI cukup besar untuk menuntaskan permasalahan
di Jembrana sekaligus mensejahterakan warga Bumi Makepung.
Menerima tamu acapkali mewarnai agenda Bupati Jembrana I Gede
Winasa. Bisa jadi, dalam satu bulan ia menerima kunjungan sejumlah
tamu baik dari depar-temen, provinsi, hingga Pemda tingkat II.
Yang beran-jangsana mulai menteri, gubernur, bupati, hingga kepala
dinas. Tak kurang, selama Jembrana di bawah kepemim-pinan Winasa
–begitu panggilan pria yang memiliki gelar profesor dan
dokter gigi ini– sudah lebih 400 tamu dari berbagai instansi
bertandang ke Jembrana. Tujuannya serupa. Mereka ingin melihat
dari dekat keberhasilan yang dicapai kabupaten yang terletak di
ujung barat provinsi Bali ini.
Iya, sejak Winasa didaulat menjabat sebagai Bupati Jembrana pada
2000, setapak demi setapak,
Jembrana mulai bergeliat. Bila dievaluasi, rapornya selama lima
tahun belakangan ini boleh dibilang cemerlang. Ambil contoh APBD
dan PAD. Tahun 2000, APBD Jembrana tercatat Rp 66,9 miliar,
sementara PAD Rp 2,5 miliar Tahun 2002, APBD kabupaten dengan
luas 841,80 Km2 menoreh angka Rp 171,7 miliar sedangkan PAD Rp
11,5 miliar. Tiga tahun berikutnya, tepatnya 2005, APBD meroket
menjadi Rp 234,9 miliar dan PAD Rp 10,4 miliar. Kini? APBD Jembrana
sudah menyentuh angka Rp 339.3 miliar, sedangkan PAD Rp 11,2 miliar.
Gebrakan lain yang patut disorot dari Bumi Makepung adalah pembebasan
siswa sekolah negeri dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)
dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Selain itu, siswa dibantu
dengan buku paket pelajaran. Untuk sekolah swasta, dilakukan hal
serupa. Setidaknya, Pemkab menyediakan bantuan berupa beasiswa
bagi sejumlah siswa berpres-tasi. Terobosan lain adalah masyarakat
dibebaskan dari biaya pelayanan dasar seperti biaya rawat jalan
ke puskesmas atau rumah sakit. Biaya kesehatan baru dipunggut
ketika penderita harus rawat inap. Hanya saja, tetap ada pengecualian
pelayanan bagi warga yang memang berasal dari keluarga miskin.
Fasilitas gratis lain dinikmati oleh petani. Sebagai daerah yang
mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian, peternakan dan
perikanan, para petani sawah dibebaskan dari kewajiban membayar
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan usaha miliknya. Pendeknya,
Pemkab mengusung kebijakan yang benar-benar mensejahterakan rakyat.
Padahal, kabupaten ini memiliki PAD yang terbatas. Di sinilah
kepiawaian Winasa yang didukung jajaran Pemda, sehingga mampu
menciptakan kesejah-teraan bagi penduduk yang berjumlah 258.078
jiwa (data 2005) ini.
TI untuk Kesehatan dan Pendidikan
Dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Jembrana, andil TI
cukup besar. TI digunakan sebagai tools untuk melakukan efisiensi.
Seperti dituturkan Winasa, “Implementasi TI membawa manfaat
dalam hal efisiensi,” tegasnya. Di sini, TI melalui e-government
dimasukkan dalam Kebi-jakan Umum Pembangunan di Kabupaten Jembrana.
Praktis, TI digunakan untuk mendukung kinerja PNS guna terselenggaranya
pelayanan publik yang efisien dan transparan.
Anak
Agung Gede Widia Tenaya
Direktur Jaminan Sosial Daerah Jembarana
Sebagai gambaran, TI digunakan untuk mendukung pemberian fasilitas
layanan kesehatan gratis. JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana) selaku
pihak yang diberi tugas menangani asuransi kesehatan warga, sudah
online dengan 4 Puskesmas yang tersebar di tiga kecamatan. “Satu
kecamatan belum bisa on-line karena terbentur kendala jaringan,”
tutur Anak Agung Gede Widia Tenaya, yang bertindak sebagai direktur
Jaminan Sosial Daerah Jembrana. Kini, JKJ tengah merancang sistem
online dengan rumah sakit dan semua pemberi layanan kesehatan
swasta. “Langkah ini untuk mendukung standardisasi terapi
dan tindakan yang sudah kami terapkan,” begitu penuturan
lulusan teknik industri ini.
Untuk diketahui, terkait dengan pemberian layanan kesehatan dasar
gratis, JKJ mempunyai batasan penyakit dan pemberian obat kepada
warga. Ada 92 jenis penyakit yang masuk dalam cakupan layanan
kesehatan gratis. Setiap penyakit sudah ditentukan jenis obat
berikut batasan pemakaian. Selanjutnya, dokter yang terikat kontrak
dengan JKJ mengacu pada aturan tersebut. Hingga kini, tercatat
69 dokter umum, 9 dokter gigi, serta 121 bidan bekerja sama dengan
JKJ.
www.jembrana.go.id
Nah selama ini, verifikasi terapi dilakukan secara manual oleh
petugas medis. Selanjutnya database dari proses manual, diberikan
oleh dokter maupun bidan kepada JKJ menggunakan disket. “Adanya
sistem online, membuat verifikasi secara manual akan diminimalkan,”
tukas Widia. Adapun cara kerjanya, begitu data pasien masuk, selanjutnya
didiagnosa jenis penyakit, lalu diberi obat. Bila apa yang dilakukan
tidak sesuai dengan standar-disasi yang ada, maka secara otomatis
akan ditolak oleh sistem.
Bila sistem ini sudah diterapkan secara menyeluruh, praktis para
dokter yang terikat kontrak dengan JKJ harus memiliki komputer
dan line telepon. Menurut Widia, bupati sempat menyinggung bahwa
dokter yang tidak mau online, jangan diperpanjang kontraknya.
“Kalau sangat mendesak sehingga belum bisa online, maka
dibuat surat komitmen maksimal satu bulan harus sudah bisa online,”
ia menjelaskan. Diakui pria kelahiran 15 April 1973 ini, untuk
menerapkan sistem online antara JKJ dengan semua pihak yang terlibat
dalam pelayanan kesehatan memang masih terbentur jaringan. Soalnya,
sebagian wilayah di Jembrana belum terjamah akses telepon. Alhasil,
meski semua dokter sudah memiliki komputer, toh mereka belum bisa
online. “Makanya program ini merupakan peluang bisnis bagi
provider telekomunikasi.”
Setali tiga uang, penggunaan TI untuk menyokong dunia pendidikan
di Jembrana, digunakan dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat.
Komputer telah digunakan untuk mendukung proses belajar, dari
tingkat SD hingga SMA sederajat. Sejumlah sekolah telah didukung
oleh laboratorium komputer. Peran TI pada dunia pendidikan, tak
lepas dari pengembangan model pola pendidikan yang diterapkan
di kabupaten yang terdiri dari 42 desa dan 9 kelurahan ini. Ceritanya,
Jembrana hendak membangun SDM yang menguasai iptek, berbudi pekerti
dan berwawasan luas. Konsepnya mengadopsi pola pendidikan SMU
Taruna Nusantara, pesantren, dan pola pendidikan di Jepang. Di
sini, jam sekolah lebih panjang, mulai pukul 07.30 – 16.00
WIB.
Perizinan yang Praktis
Efisiensi juga dilakukan dalam bidang pelayanan. Tidak ada birokrasi
panjang, apalagi ribet. Pengurusan perizinan ditangani oleh Dinas
Inkomyanum&hub (Informasi, Komunikasi, Layanan Umum dan Perhubungan).
Detailnya, instansi ini membawahkan urusan informasi dan komunikasi,
pelayanan umum, perhubungan dan data. Integrasi 4 bidang tadi,
adalah hasil perampingan struktur di pemerintahan. Mulanya, Kantor
Perhubungan dan Kantor Infokom dipisah. “Mengingat kelompoknya
sama yakni pelayanan umum maka kami satukan,” jelas Winasa.
Tugas pokok dinas ini adalah memfasilitasi serta memberikan pelayanan
sarana dan prasarana publik, fisik, dan non fisik.
Saat ini, jumlah total perizinan ada 57 jenis, terbagi dalam pelayanan
perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil, dan dua lainnya
pelayanan bidang kependudukan. Model pelayanan menggunakan sistem
satu loket. “Terdapat petugas front office dan back office,”
terang I Dewa Putu Tilem, kepala Dinas Inkomyanum&hub. Nah,
petugas fronf office akan melakukan verifikasi kelengkapan perizinan
yang diajukan oleh pemohon.
Untuk mensosialisasikan informasi persyaratan perizinan, di lokasi
pelayanan, tersedia touch screen. Melalui touch screen, sebelum
mengajukan berkas, pemohon bisa mendapatkan informasi mengenai
perizinan berikut persyaratan. Rencananya, touch screen akan ditempatkan
di tiap kecamatan.
Bila persyaratan sudah lengkap, pemohon tinggal memasukkan berkas
ke dalam boks. “Mereka tinggal menekan tombol, dan boks
pun akan terbuka, lalu berkas dimasukkan. Selanjutnya menekan
tombol lagi untuk menutup boks,” jelas Tilem. Dengan cara
seperti itu, lanjut Tilem, tidak ada kontak langsung antara pemohon
dengan petugas yang mengurus perizinan.
Touch
screen untuk mendapatkan informasi mengenai perizinan.
Secara back office, SDM yang menangani perizinan berasal dari
sejumlah unit kerja yang menggelar per-izinan. Mereka ditempatkan
dalam satu ruangan. Petu-gas pelayanan tidak mengenakan seragam
PNS. Mereka menggunakan seragam dengan atasan berwarna hijau muda
dan memakai dasi untuk laki-laki. “Biar kesannya lebih profesional,
selain cara kerja mereka juga dituntut profesional,” terang
Tilem, yang belum sebulan men-dapat amanah menjabat sebagai kepala
Inkomya-num&hub. Saat ini, Dinas Inkomyanum&hub saat ini
tengah mengajukan ISO untuk unit perizinan dan pela-yanan, yang
akan membuktikan pelayanan mereka benar-benar prima.
Bagaimana dengan lama waktu proses perizinan? “Kami sudah
memiliki batasan waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan,”
tutur Kasi Pelayanan Perizinan Ni Putu Oka Nadiani. Bila perizinan
membutuhkan pengecekan ke lapangan, maka lama proses perizinan
adalah 14 hari. Untuk KTP, lama proses tak lebih dari satu hari.
“Lama perizinan kami perhatikan betul,” tandasnya.
Sebagai gambaran, dari Januari hingga Juli, unit pelayanan menuntaskan
1.736 perizinan. Sementara khusus Juli 2006, unit pelayanan umum
merampungkan 345 perizinan. Bagaimana dengan pendapatan dari unit
ini? Sepanjang Januari hingga Juli, didapat dana sebesar Rp 864,3
juta. Khusus Juli saja, unit pelayanan perizinan memperoleh pendapatan
sebesar Rp 84 juta. Ditambahkan Nadiani, unit pelayanan perizinan
pada tahun ini, mentargetkan pendapatan sebesar Rp 370 juta. “Nyatanya,
di pertengahan tahun, kami sudah memperoleh pendapatan lebih dari
dua kali lipat dari target,” tuturnya sumringah. Meski demikian,
lanjut Nadiani, unit yang dipimpinya tetap akan bekerja maksimal.....
Untuk lengkapnya baca
di Majalah....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
