Melaju Kebumen dengan e-Government
Sadar
bahwa TI bisa mendukung kinerja menjadi lebih baik, Pemkab Kebumen
secara bertahap menerapkan e-government. Komitmen sang bupati
disertai semangat para staf, membuat keterbatasan dana bukanlah
suatu kendala untuk mengimplementasikan e-government.
Status sebagai kota miskin ke tiga di wilayah Jawa Tengah, tidak
serta merta membuat Kabupaten Kebumen tidak menjamah teknologi
informasi (TI). Meski disibukkan dengan program pengentasan kemiskinan,
pembangunan fisik sarana umum, dan beragam permasalahan sosial
lainnya, nyatanya TI tetap mendapat tempat di pemerintahan. Malah,
beberapa tahun terakhir, kabupaten yang terletak tepat di pesisir
selatan Samudera Indonesia ini semakin getol menggunakan TI untuk
mendukung kinerjanya. Dengan dana yang boleh dibilang apa adanya,
Pemkab Kebumen mencoba berbuat apa yang mereka yakini bisa direalisasikan.
Salah-satu wujudnya adalah pembenahan administrasi kependudukan.
Hasilnya, untuk membuat KTP di kota yang berpenduduk 1,24 juta
jiwa ini hanya membutuhkan waktu lima menit. Pun dengan akta kelahiran,
prosesnya juga tak kalah ringkas.
Salah Persepsi
Awal mula penggunaan TI di Kebumen digawangi oleh Kantor Pengolahan
Data Elektronik (PDE), yang dibentuk pada 1999. Pada 2004, PDE
yang sempat digabung dengan bidang Hubungan Masyarakat (Humas)
berubah nama menjadi Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan
Data Elektronik. Adapun proses komputerisasi di Kebumen baru berjalan
pada 2000 lewat pengadaan personal computer (PC) dan local area
network (LAN). Sejalan dengan itu, dilakukan semacam diklat TI
untuk pewakilan satuan kerja (satker) yang bertugas mengelola
komputer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RUSTRININGSIH
(Bupati Kebumen)
Perlu Dana Pendamping untuk TI
Didapuk
menjadi bupati Kebumen sejak 23 Maret 2000, membuat Rustri-ningsih
terus berpikir bagaimana agar daerah dan warga yang dipimpinnya
lebih baik dan maju. Sejumlah terobosan dilakukan oleh wanita
kelahiran Kebumen 3 Juli 1967 ini. Mulai dari menggeliatkan derap
pembangunan khu-susnya sarana publik, mendongkrak pendapatan asli
daerah (PAD), hingga baru-baru ini, menggadaikan surat keputusan
(SK) pengangkatan bupati untuk pembangunan lima gedung SD yang
rusak.
Bidang teknologi informasi (TI) juga mendapat perhatian dari jebolan
Magister Administrasi Negara UGM ini. Meski diakui mbak Rustri
—sapaan akrab Rustriningsih— pengadaan TI mendapat
perlawanan yang cukup ketat baik di lingkup birokrat sendiri maupun
DPRD. Toh, ia tidak patah asa. “Tinggal pandai-pandainya
mengatur anggaran sesuai prioritas kebutuhan dan dana yang ada,”
tutur Ketua DPC PDI P Kebumen ini. Untuk mengetahui lebih jauh
bagaimana komitmennya terhadap TI, Andy Zoeltom, Faizah Rozy,
dan Chandra Wirawan dari e-Indonesia menemui wanita yang tetap
energik meski tengah hamil tujuh bulan ini. Berikut nukilan perbincangan
merek.
Sejauh mana pelayanan publik di Kebumen yang didukung
TI?
Baru sebatas pelayanan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Sepanjang persyaratan
yang diperlukan lengkap, maka proses pembuatan atau perpanjangan
KTP cuma dalam hitungan beberapa menit, paling 5 menit dan dilakukan
di tingkat kecamatan. Tapi sekarang sudah ganti aturan berupa
KTP biru. Dan kami baru ujicobakan di beberapa kecamatan saja.
Untuk pelayanan satu pintu bagaimana?
Pelayan satu pintu yang berupa perizinan sudah kami terapkan.
Namun untuk pelayanan yang lain, belum. Sebagai gambaran, saat
perhitungan suara Pilkada di Kebumen yang diselenggarakan 5 Juni
lalu, dengan dukungan TI, prosesnya berlangsung cepat. Pukul 03.00,
esok hari setelah pemilihan, bisa diakses dari propinsi Jawa Tengah.
Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain yang menggelar Pilkada
pada saat bersamaan, baru tiga hari kemudian bisa diakses dari
propinsi Jawa Tengah.
