E-GOVERNMENT
DI KAB. PONOROGO
Bersiap Bangkit
Pengembangan
e-government di Kabupaten yang dikenal dengan reognya itu, masih
ditangani oleh Infokom yang berinduk ke Bappeda. Dirasa perlu
untuk membuat lem-baga khusus yang menangani TI. Pekerjaan rumah
lain juga menanti mulai dari pem-benahan infrastruktur, SDM, hingga
anggaran.
Dalam suatu kesempatan, di Yogyakarta, digelar seminar seputar
teknologi informasi (TI). Seminar yang dihadiri oleh kalangan
pemerintah daerah itu, menghadirkan Roy Suryo sebagai salah-satu
pembicara. Kesempatan itu, tidak disia-siakan oleh sejumlah peserta
untuk menimba ilmu dari pakar telematika tersebut. Malah salah-satu
peserta terlihat menggebu melontarkan satu pertanyaan. “Mengapa
pakar TI di Indonesia selalu memasang tarif tinggi saat menerapkan
ilmu mereka,” tanyanya, seakan mengugat. Yang dimaksud penanya,
tak lain tarif yang dipatok untuk proyek TI. Misalnya untuk membuat
website bisa menelan biaya ratusan juta bahkan ada yang miliaran.
Faktanya, biayanya pembuatan website cukup Rp 5 juta hingga Rp
10 juta. “Pakar TI itu ibarat penipu yang memakan mangsanya,”
tukas salah seorang peserta yang langsung diamini peserta lainnya.
Kepala Infokom Kabupaten Ponorogo Najib
Susilo yang juga hadir dalam seminar tersebut, turut mengamini
pernyataan dari peserta tersebut. Ia tidak menampik bahwa harga
yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga terkait pekerjaan TI
terbilang cukup mahal. Ia berpendapat, yang berlaku adalah hukum
rimba. “Yang pinter memakan yang bodoh,” kritiknya.
Najib pun me-nyayangkan sikap vendor yang jual mahal. Apa pasal?
“Kondisi ini akan menghambat sosialisasi penerapan e-government
dan membuat orang mandeg berteknologi.” Ditambahkan pria
kelahiran Pacitan, 17 Oktober 1962 itu, “Jika hal ini masih
terjadi, maka TI tidak akan berkembang di daerah.” Belajar
dari pengalaman tersebut, sebagai orang yang diberi amanah untuk
membawahkan Kantor Infokom Kabupaten Ponorogo, Najib selalu meminta
kepada semua pihak yang terkait dengan implementasi TI di Ponorogo
itu, agar transparan dalam masalah dana dan pembiayaan pem-bangunan
TI.
Back Office
dan Front Office
Transparansi menjadi pijakan kabupaten yang terletak di provinsi
Jawa Timur ini, dalam meng-aplikasikan e-government. Adapun embrio
e-government di kabupaten yang terkenal dengan reognya ini ditoreh
sejak 2001. Saat itu, Pemda mengandeng BPPT (Badan Pengkajian
& Penerapan Teknologi). Kabupaten ini mendapat bantuan berupa
software maupun hardware. Selain itu, BPPT juga menggelar pelatihan
SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang TI hingga tingkat kecamatan.
Sejalan dengan itu, Pemkab membangun basis Information and Communication
Technology (ICT) dengan membuat website www.ponorogo.go.id, selain
juga membentuk jaringan LAN (Local Area Network).
Meski e-goverment telah digulirkan di Ponorogo
sejak lima tahun lalu, toh pengembangan TI tidak seperti deret
ukur. Yang jadi kendala, “Selain masalah infrastruktur dan
SDM, mandegnya per-kembangan TI juga karena penentu kebijakan
belum memprioritaskan TI sebagai sarana penunjang kelancaran kerja,”
ungkap Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo,
Subakir, apa adanya. Praktis, masih menurutnya, implementasi e-government
di Ponorogo masih bersifat parsial. “Karena belum ada political
will untuk komit melakukan implementasi yang terintegrasi.”
(Untuk lengkapnya baca di Majalah)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muhadi
Suyono (Bupati Ponorogo)
Masyarakat Masih
Perlu Waktu
Sebagai
seorang “nakhkoda” sebuah wilayah tingkat II, Bupati
Ponorogo, Muhadi Suyono paham betul, bahwa TI harus diberi tempat.
Artinya, TI harus dikembangkan untuk mendukung jalannya roda pemerintahan.
“Semua pekerjaan di pemerintahan bisa berjalan dengan cepat,
efisien, dan efektif dengan bantuan TI.” Hanya saja, pemahaman
akan pentingnya TI, tidak bisa serta merta diwujudkan di Ponorogo.
Apa pasalnya?
Berbagai hal masih menjadi kendala. Ia menuturkan, masih ada bidang
lain yang dirasa lebih penting untuk ditangani yakni pertumbuhan
ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta membentuk pemerintahan
yang bersih dan berwibawa. Alhasil, anggaran untuk menyokong TI
masih jauh panggang dari api dari panggang. Setali tiga uang,
kondisi SDM, infrastruktur juga terbilang minim. Belum lagi, kesiapan
masyarakat untuk menggunakan TI, menurut Muhadi juga harus diperhatikan.
Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana policy dari orang nomor
satu di kabupaten ini, Ardi Winangun dari e-Indonesia, menemuinya
di ruang kerjanya belum lama ini. Berikut nukilan wawancaranya.
Kalau boleh
tahu, bagaimana pandangan Anda terhadap TI?
Saya paham dengan menggunakan TI, semua pekerjaan di pemerintahan
bisa berjalan dengan cepat, efisien, dan efektif. Namanya juga
alat canggih, sudah barang tentu akan meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Tapi toh kita tidak bisa menutup mata terhadap
per-kem-bangan di masyarakat, apalagi seperti Kabupaten Ponorogo.
Maksudnya?
Begini, saya misalkan Pemda memformat e-government dengan cepat
maka masyarakat belum tentu bisa merespon dengan baik. Ambil contoh
pelayanan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan dukungan TI. Meski
canggih, nyatanya masyarakat masih ada yang canggung. Hanya lapisan
tertentu yang sudah bisa bersosialisasi dan memanfaatkan layanan
canggih ini. Artinya apa? Masyarakat masih perlu waktu untuk mengenal
dan beradaptasi dengan TI. Tapi jangan diartikan bahwa kami tidak
mau mengembangkan TI. Bagaimana pun TI sudah merupakan tuntutan
zaman. Pada waktunya nanti, kita akan kembangkan terus apa yang
kita punya. Mudah-mudahan dari beberapa langkah yang sudah kita
lakukan akan menuju sesuai dengan yang kita harapkan.
Bagaimana
perkembangan e-government di Kabupaten yang Anda pimpin?
Pengembangan e-government di Ponorogo baru pada tahap awal. Ini
terjadi karena SDM TI kami masih terbatas baik itu dari unsur
pemerintah maupun masyarakat. Di masyarakat misalnya, mereka yang
sudah mampu menggunakan fasilitas TI masih terbatas. Demikian
juga di lingkungan pemerintah. Selain fasilitas untuk mendukung
implementasi TI, dalam hal ini infrastruktur TI, juga masih terbatas.
Layanan di
masyarakat sendiri yang sudah didukung TI apa saja?
Sebagian pekerjaan terkait dengan birokrasi sudah menggunakan
TI. Tetapi hubungan komunikasi antara Pemda dengan masyarakat
belum banyak menggunakan TI. Artinya masyarakatnya belum bisa
mengakses keperluannya lewat TI. Pelayanan yang kami gelar secara
elektronis juga belum banyak. (Untuk
lengkapnya baca di Majalah)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menyatukan
TI yang Mandiri di Gontor
Sebagai
pondok pesantren papan atas, Gontor telah menggunakan TI dalam
bentuk website, pendataan santri, dan keuangan. Semua dilakukan
secara mandiri tanpa campur tangan pihak luar. Selain
dikenal dengan kesenian reognya, Ponorogo juga dikenal sebagai
kota santri, karena banyaknya pondok pesantren yang ada di kabupaten
ini. Salah-satunya adalah pondok pesantren Gontor yang memiliki
ribuan santri dan alumni.
Perkembangan zaman membuat pondok pesantren yang sudah punya nama
itu, dengan cepat melirik teknologi informasi (TI). Salah-satunya,
pondok pesantren ini telah memiliki website dengan alamat www.gontor.or.id.
Saat ini website Gontor menjadi rujukan berita. Dinamika di pondok,
bisa diakses dengan cepat oleh santri dan para orangtua santri.
Selain website, penggunaan TI di pondok pesantren juga diterapkan
di bagian pendataan santri dan keuangan. Pengelolaan TI pun dilakukan
secara mandiri. Artinya, semua dikelola secara mandiri oleh para
santri tanpa merekrut tenaga profesional dari luar.
Menurut staf pengelola website Gontor, Adi Tiar Winanto, ketika
pertama kali meluncurkan website, mereka memakai server Telkom
dengan space hanya 15 mega. Namun karena animo santri terhadap
pelatihan komputer cukup tinggi, pengelola akhirnya meng-upgrade
data dengan mengubah space lebih besar. “Saat ini website
kita menggunakan 2 Giga, sehingga penggunaannya juga lebih baik,”
terang Adi. Dalam hitungan 4 bulan saja, sudah tercatat 15 ribuan
pengunjung website. “Rata-rata sehari diakses oleh 50 pengunjung,”
ujar Adi.
TI sendiri sebenarnya tidak menjadi mata pelajaran pokok yang
wajib diikuti para santri yang menimba ilmu di pondok pesantren
Gontor. Pelajaran komputer hanya diberikan untuk mengem-bangkan
minat dan bakat para santri. Namun setiap kursus windows dan internet
yang digelar oleh pengelola website, animo santri cukup tinggi.
“Karena animo para santri yang ingin ikut acara besar, maka
kami kewalahan juga,” kata Adi. Soalnya, jumlah santri dengan
jumlah komputer tidak sebanding. Saat ini jumlah santri di pondok
pesantren Gontor mencapai 4.500 orang, sementara jumlah komputer
hanya 90 buah. (Untuk lengkapnya baca di
Majalah)
