E-GOVERNMENT DI KABUPATEN SIDOARJO
Menjadi Abdi Negara yang Sesungguhnya

Meningkatkan pelayanan sehingga berkualitas dan bersih dari KKN melalui implementasi e-govern-ment, menjadi komitmen semua pihak di Pemkab Sidoarjo. Penerapan ICT di daerah ini, layak menjadi rujukan.

Kantor Bupati Siduarjo

Suatu siang pada medio Februari lalu, seorang ibu (sebut saja Yuni) terlihat panik, ketika mengetahui acara yang ditunggu-tunggunya pada salah-satu radio kesayangannya usai mengudara. Yuni, ibu dari dua orang putra ini, me-mang baru saja terjaga dari tidur siangnya, ketika jarum jam telah menunjukkan pukul 14.00 WIB. Sedianya Yuni berniat akan mengadukan masalah air PAM, pada acara Pelayanan Informasi P3M di salah-satu radio kesayangan-nya yang mengudara pada pukul 12.00 hingga 13.00 WIB. Pasalnya, air ledeng di rumah Yuni hanya keluar setetes demi setetes, sejak dua hari terakhir tanpa sebab yang jelas.

Namun Yuni tak kehilangan akal. Siang itu, ia bergegas menuju warnet tak jauh dari rumahnya. Melalui surat elek-tronik yang ditujukan ke Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat atau P3M, Yuni menyampaikan unek-uneknya. Dalam hitungan beberapa hari, persoalan air ledeng di rumah Yuni pun teratasi. Ini bukan kali pertama Yuni menyampaikan keluhan, saran, atau masukan apa pun kepada P3M. Syukurnya, kata Yuni, “Keluhan saya selalu ditanggapi oleh instansi terkait.”

Ilustrasi di atas sepertinya pas untuk menggambarkan upaya Kabupaten Sidoarjo menerapkan e-government dalam kerangka good governance. Bagi kabupaten yang masuk dalam provinsi Jawa Timur ini, pengembangan Information and Communication Technology (ICT) memang merupakan prioritas. Sehingga tidaklah mengherankan bila penerapan TI dalam tugas-tugas administrasi di perkantoran cukup signifikan. Misalnya kalau kita melongok web P3M, akan terlihat jelas bagaimana respon masyarakat Sidoarjo yang cukup tinggi. Seluruh pengaduan masyarakat Sidoarjo yang disam-paikan melalui P3M, akan mendapat jawaban dari Satuan Kerja yang ada. “Secara teknis seluruh pengaduan harus dijawab paling lama satu minggu. Bila lebih dari satu minggu otomatis kami akan mendapat teguran dari Bapak Bupati,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo, Vino Rudy Muntiawan. Untuk diketahui, pengembangan ICT di Kabupaten Sido-arjo ditangani oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE).

Bermacam Back Office
Sesuai dengan salah-satu misi Kabupaten Sidoarjo 2006—2010 (yaitu mewujudkan pelayanan aparatur yang berkualitas, bersih, dari KKN dan profesional dalam kerangka good governance), tak heran bila Pemkab Sidoarjo terus meningkatkan pelayanan publiknya. Bupati Sidoarjo Win Hendrarso sendiri, jauh-jauh hari sudah wanti-wanti agar jajarannya mengubah mindset birokrat. “Bila dulu birokrat identik dengan memberikan pelayanan, maka saya selalu mengatakan kepada pejabat dan para staf agar memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” pesan Win kepada jajarannya. Erny Setyawati yang didapuk menjadi Kepala Kantor PDE lebih jauh menjelaskan, penerapan e-government di Kabupaten Sidoarjo melalui 3 unsur, yakni: G2C (government to citizen atau pelayanan pemerintah kepada masyarakat), G2G (government to government atau pemerintah dengan pemerintah atau antar satuan kerja pemerintah daerah), serta G2B (government to business atau pemberdayaan pela-yanan dunia usaha oleh pemerintah).

Penerapan G2C menuntut dikedepankannya pelayanan informasi kepada masyarakat yang mencakup perencanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Kedua, perintisan pelayanan secara inter-aktif seperti pembangunan partisipatif, pengajuan pendirian koperasi baru, pelayanan KTP dan KK online, pengajuan dana bergulir koperasi dan usaha kecil menengah dan pelayanan perpustakaan online. Ketiga adalah pelayanan kepada masyarakat yang selama ini telah berjalan secara interaktif seperti Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat atau P3M.

Kesibukan di KPDE Siduarjo

Sebagai gambaran, salah-satu kecepatan pelayanan bisa disimak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo. Proses penye-lesaian produk layanan bidang kependudukan dan catatan sipil hanya dalam hitungan lima hingga sepuluh menit, dengan catatan berkas persyaratan sudah lengkap. Cepatnya pengurusan produk kependudukan dan catatan sipil mengingat sudah dipergunakannya sistem jaringan online antara kecamatan yang berjumlah 18 dengan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Sidoarjo.

Sementara itu, penerapan G2G sejauh ini diwujudkan dengan me-lakukan sharing data P3M untuk perencanaan pembangunan, eva-luasi hasil pembangunan dan monitoring satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terkait dengan aduan masyarakat. Adapun penerapan G2B, dimplementasikan dengan melakukan promosi produk-produk UKM, layanan per-izinan online, konsultasi koperasi dan usaha kecil menengah secara online, konsultasi layanan per-izinan, layanan pengajuan block plan online, dan layanan peta potensi investasi.

Sementara aplikasi back office yang sudah dimiliki Kabupaten Sidoarjo sejak 2000, salah-satunya adalah Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian). Seperti diketahui, aplikasi ini mem-berikan keuntungan berupa kemudahan manajemen kepegawaian dan bermanfaat mencatat riwayat dan data Pegawai Negeri Sipil (PNS), memperlancar pengaturan proses mutasi pegawai, kenaikan gaji berkala, serta pengembangan karir dan pensiun.

Aplikasi back office lain yang telah diterapkan di Pemda Sidoarjo adalah Simtap (Sistem Informasi Manajemen Layanan Perizinan Satu Atap) pada 2001, Sipido (Sistem Informasi Perpustakaan Sidoarjo) yang bermanfaat mempercepat pencarian buku pustaka, dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang diterapkan pada 2002.

Menginjak 2003, aplikasi back office yang dimiliki Pemda Sidoarjo bertambah, yakni SIPA (Sistem Informasi Penyusunan Anggaran) yang memberi benefit mempercepat administrasi dalam penyusunan anggaran, Simbada (Sistem Informasi Manajemen Barang dan Asset Daerah) untuk menginventarisasi barang dan asset daerah, SIMLH (Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup) untuk mengetahui hasil survai industri guna merumuskan kebijakan.

Pada 2004 aplikasi back office makin bertambah. Sebut saja SIMRSD (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Daerah), SIMP3M (Sistem Informasi Manajemen Pusat Pelayanan Pengaduan Masya-rakat), SIMTU (Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha). Nah, pada 2005, aplikasi seperti SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Block Grant), Simcapil (Sistem Informasi Catatan Sipil), SIMDK (Sistem Informasi Manajemen Dinas Kebersihan) dan SIM-KUKM (Sistem Informasi Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) sudah diterapkan di kabupaten seluas 71,424 hektar ini.

Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur? Menurut Erny, Sidoarjo telah melakukan pemba-ngunan infrastruktur berupa koneksi kabel untuk mendukung koordinasi antar pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan koneksi kabel. Wilayah koneksi mencakup kantor Setda, KPDE, Bappekab, Dinas Infokom, Dinas PU Bina Marga, dan Dinas Sosial. Selain itu, telah pula dilakukan koneksi nirkabel di 11 instansi, sementara cara dial up digunakan di Polres, PLN dan Kantor Pajak. Terkait public service, masih kata Erny, aplikasi front office yang sudah dijalankan adalah melalui face to face, online, dan gabungan keduanya yakni secara online dan face to face. Layanan yang cepat, dengan birokrasi yang mudah serta transparan juga bisa ditemui di kantor Samsat Sidoarjo. Masyarakat dimanjakan dengan layanan online ketika mengurus pendaftaran kendaraan baru, perpanjangan STNK, pendaftaran mutasi/BBN II, serta pendaftaran secara khusus. Asal tahu saja, proses layanan memakan waktu tak lebih dari sepuluh menit. Urusan pencetakan plat nomor juga dilakukan dengan cara online.

Untuk lengkapnya baca di Majalah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------