E-GOVERNMENT DI KABUPATEN SLEMAN
Fokus ke Back Office dan Pelatihan SDM

Menyadari keberhasilan e-government harus ditopang oleh fondasi yang baik, Pemda Sleman me-lakukan hal itu. Kini mereka tengah berkosentrasi membangun fondasi berupa back office. Tidak ketinggalan dilakukan pembangunan infrastruktur ICT meski secara bertahap.

Sebenarnya e-government sudah mulai diterapkan di Kabupaten Sleman, sejak 1999. Namun, hingga empat tahun berselang, implementansi e-government di kabupaten seluas 57.482 ha boleh dikata jalan di tempat. Nah, baru pada 2003, e-government di kabupaten yang memiliki visi “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin tahun 2010” mulai berderap. Pada tahun itu juga dibentuklah Kantor Telekomunikasi dan Informatika (Telematika) Kabupaten Sleman. Sebelum-nya, urusan pengembangan Information and Communication Technology (ICT) ditangani oleh Kantor Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan.

Kantor Telekomunikasi dan Informasi
Kab. Sleman

Selain mengacu pada peraturan dan Keppres di pusat, Pemda Sleman juga memiliki Perda tentang rencana pem-bangunan jangka panjang kabupaten mengenai pening-katan pemanfaatan ICT dalam penyelenggaraan pemerin-tah dan pelayanan masyarakat serta pengembangan po-tensi daerah. Ada pula surat edaran bupati tentang standa-risasi dalam proses pembangunan dan pengembangan por-tal internet berikut aplikasi sistem informasi.

Sebagai gambaran, implementasi pembangunan ICT di ka-bupaten yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa ini dikelompokkan dalam empat kategori. Pertama, pengem-bangan perangkat keras seperti komputer dan kelengka-pannya, infrastruktur jaringan komputer intranet, ekstranet dan internet serta data center. Kedua, pengembangan perangkat lunak yang mencakup pengadaan software legal seperti aplikasi perkantoran, sistem operasi, dan juga pengembangan aplikasi sistem informasi berikut integrasinya. Ketiga, pengembangan SDM mencakup pelatihan dan pendidikan, bimbingan teknis, seminar, workshop dan lain-lain. Keempat, pengembangan kebijakan standardisasi sistem dan integrasinya, kebijakan pengembangan organisasi pendukung e-government serta kebi-jakan lainnya.

EKA SURYO PRIHANTORO
Kep. Bidang Data Elektronik Kantor Telematika

Penerapan Back Office
Penerapan e-government di kabupaten yang masuk dalam wilayah DIY ini dilakukan secara bertahap. Saat ini, menurut penuturan Kepala Kantor Tele-matika Kabupaten Sleman, Sutama, Pemda Sleman tengah fokus pada pem-benahan layanan masyarakat. “Beberapa aplikasi back office sudah kami terapkan,” terangnya. Ditambahkan Eka Suryo Prihantoro yang diberi amanah sebagai Kepala Bidang Data Elektronik Kantor Telematika, bahwa alasan Pemda Sleman untuk sementara fokus ke back office mengingat back office merupakan fondasi keberhasilan penerapan e-government. “Termasuk di dalamnya kesiapan SDM,” Eka menjelaskan.

Lantas apa saja aplikasi yang sudah diterapkan di kabupaten yang dinahkodai oleh Ibnu Subiyanto ini? Ada sistem informasi kepegawaian, sistem informasi penggajian, sistem informasi dokumentasi hukum, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi aset daerah, arsip, dan sistem administrasi kependudukan. “Semua aplikasi tersebut dikembangkan mulai 2002,” jelas Sutama. Nah, saat ini tengah diujicoba sistem informasi layanan industri dan sistem informasi catatan sipil. “Semuanya sudah terintegrasi dalam data dan informasinya dapat dimanfaatkan oleh aplikasi lain sehingga tidak ada duplikasi,” jelas Eka lagi.

Sementara itu, sistem informasi kependudukan sudah diterapkan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. “Tapi masih dalam tarap awal yakni penyusunan database,” terang Sutama. Diakui oleh pria kelahiran Klaten pada 1950 tahun itu, penyusunan database prosesnya cukup lama meski telah dilakukan transfer data dari P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan). “Tapi kami optimistis dua hingga tiga tahun mendatang database kependudukan sudah lengkap,” ujarnya yakin. Saat ini, transaksi data antara kecamatan dengan kabupaten dilakukan dengan cara dial up via telepon. Namun masih ada 2 kecamatan yang melakukan transfer data secara offline mengingat belum terjamah saluran telepon.

Ditambahkan oleh Sofwan Nugroho, Kasi Administrasi Kependudukan Pemda Sleman, pihaknya terus melakukan pemutakhiran data kependudukan. “Caranya melalui pelayanan KTP.” Yang menarik, bagi mereka yang tidak bisa melakukan pengurusan KTP ke kecamatan semisal orang sakit, manula, petugas kecamatan akan datang ke rumah. Sepanjang database sudah lengkap, proses pembuatan tidak sampai 15 menit. Pasalnya, Kantor Pendaftaran Penduduk dan Capil telah menerapkan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).

Masih terkait dengan data, dituturkan Sri Subekti Handayani selaku Kabid Data dan Informasi Bappeda, Pemda tengah berancang-ancang menyediakan data di masing-masing instansi melalui Pusat Data Pembangunan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D) secara online. “Jadi semua data ngumpul di PDP3D seperti data cagar budaya, data insfrastruktur dan lainnya dan akan di-update secara rutin tiap tri wulan,” tandas Sri seraya mengatakan bahwa pengumpulan data di lingkup Kabupaten cukup sulit. Saat ini, pengumpulan data masih dilakukan secara manual.
Menyinggung soal manfaat, beragam aplikasi tadi diakui Eka membuat penyajian data lebih valid dan cepat baik untuk kepentingan administrasi maupun pengambilan kebijakan. Selain itu, masih menurut Eka, penerapan berbagai aplikasi meningkatkan profesionalisme, efisiensi, serta efektivitas dalam operasional dan administrasi pemerintahan.

Kehadiran TI juga men-support pengembangan potensi daerah. Di sini, kehadiran website diman-faatkan untuk mempromosikan potensi daerah. Ambil contoh, Sleman dikenal sebagai penghasil salak pondoh. “Dengan adanya TI, pelaku usaha Salak bisa berpromosi lewat website tanpa melalui perantara,” tutur Kepala PLT Bappeda, P. Suyanto yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengen-dalian Pertanahan Daerah. “Jadi mereka bisa meluaskan hasil panen.”

Ke depan, diharapkan potensi ekonomi makin menggeliat sejalan penerapan e-government yang makin meluas. Begitu harapan yang dilontarkan oleh YB Widiyoko, Kepala Bidang Perencanaan Teknologi dan Kerja sama Bappeda. “Misalnya untuk mengembangkan sektor pertanian atau potensi lainnya.”

Tentunya, pembuatan aplikasi, tak semata-semata ditujukan untuk membantu tugas Pemda. Yang tak kalah penting, bagaimana penggunaan aplikasi bermanfaat bagi masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani. Menurut Sutama, sejumlah manfaat bisa dituai oleh masyarakat. Sistem informasi perpustakaan, misalnya. Aplikasi ini membuat proses sirkulasi dan katalogisasi menjadi lebih simpel dan praktis. Alhasil, pelayanan terhadap pengunjung perpustakaan menjadi cepat dan mudah.

Untuk lengkapnya baca di Majalah.