DATABASE BKN
Tidak Akan Ada Lagi PNS Ganda

Karena salah data, banyak PNS menerima gaji ganda. Negara dirugikan ratusan miliar per bulan. Munculnya Kartu PNS Elektronik (KPE) diharapkan mampu menyumbat kebocoran. Namun realisasi KPE masih lama. Itu artinya kebocoran akan tetap ada.

Setiap tanggal muda, seorang dosen yang berstatus PNS merasa senang dan bahagia. Kalau kegembiraanya karena saatnya menerima gaji itu jelas, tetapi dalam soal gajian, dosen itu lebih bersemangat menerimanya karena ia ternyata mendapat gaji ganda. Bagaimana mungkin? Ya, itulah yang terjadi. Sang dosen ternyata memiliki dua nomor induk pegawai (NIP). Dua NIP itu dimiliki karena pada tahun 2000 ia tercatat sebagai PNS di Sulawesi dan pada 2003, ia juga terdaftar menjadi PNS di Yogyakarta.

Kasus tersebut ternyata tak hanya dialami oleh sang dosen itu saja. Tercatat di Indonesia ada 66 ribu PNS bergaji ganda. ”Akibat dari kejadian itu negara dirugikan Rp227 miliar per bulan,” kata MenPAN Taufiq Effendi. Kini kementriannya tengah mendata ulang mereka yang memiliki NIP ganda dan menerima gaji dobel. Menurut MenPan, mereka yang terlibat kasus ini, akan segera diproses secara hukum. “Proses hukum bagi pegawai yang menerima gaji ganda tersebut sudah sewajarnya karena mereka menerima keuntungan dari perbuatan itu,” ujar Taufiq.

MASNI RANI MOCHTAR
Deputi Informasi Kepegawaian BKN

Terungkapnya PNS yang memiliki gaji ganda terjadi ketika Badan Kepegawaian Nasional (BKN) membenahi database kepegawaian dan mengganti nomor induk pegawai (NIP) manual dengan yang berbasis elektronik. Langkah ini dimulai sejak 2003. Hasil penataan ulang itu didapat data baru: dari jumlah PNS yang ketika itu diperkirakan sebanyak 4 juta orang – dan mereka semua tentu menerima gaji—ternyata yang terdaftar hanya sebanyak 3.648.005 orang. Sisanya adalah mereka yang memiliki nomor ”bermasalah”, seperti ada PNS yang memiliki dua NIP atau satu NIP dimiliki oleh dua PNS; ada pula PNS yang sudah pensiun, meninggal dunia, atau diberhentikan tetapi NIP mereka masih ada dan negara masih tetap membayarnya. Ini semua bisa terjadi karena banyak faktor, seperti lemahnya sistem administrasi kepegawaian, ketidakjelasan instansi tempat bekerja, dan human error saat melakukan verifikasi data awal. “Ini yang harus kita benahi sehingga dari hasil pendataan itu data yang kita buat menjadi akurat,” ujar Deputi Informasi Kepegawaian BKN Masni Rani Mochtar, kepada e-Indonesia di kantornya beberapa waktu lalu.

Dari ketidakakuratan data kepegawaian tersebut, selain menimbulkan 66 ribu PNS bergaji ganda juga mengakibatkan 341 ribu PNS yang mempunyai status tidak jelas. “Supaya keakuratannya menjadi langgeng untuk seterusnya, kita harus merancang satu sistem. Dulu ada kartu pegawai (Karpeg) tetapi dipakai hanya sekali saja,” ujar Masni Rani. BKN melihat kalau data pegawai di manamana tidak seragam. Oleh sebab itu, BKN sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap data kepegawaian mulai merancang satu pendataan. Dari situlah BKN kemudian me-launching Kartu PNS Elektronik (KPE).

KPE Kartu Multifungsi
Kartu PNS Elektronik yang sering disebut KPE itu, bentuknya mirip kartu kredit. Di dalamnya tertera Nomor Induk Pegawai (NIP). Menurut Masni, nomor induk tersebut merupakan nomor tunggal. ”Nomor NIP tersebut adalah satu-satunya nomor yang dimiliki PNS sebagai identitas kepegawaian mereka,” ujar Masni. Untuk mendapatkan data yang akurat, saat ini BKN terus mendata PNS. ”Seluruh PNS nanti akan memiliki KPE. Oleh sebab itu saya mengharapkan agar instansi-instansi pemerintah memberikan data PNS yang benar,” tambah Masni.

Nantinya dalam kartu KPE akan dipasang chip sehingga kartu itu benarbenar terjaga dan terjamin otentifikasinya. Chip itu memuat seluruh data PNS dan sidik jari pemiliknya, sehingga kartu tersebut tidak bisa disalahgunakan lagi oleh orang lain. “Dulu kartu kuning bisa dipakai orang lain. Taspen bisa kebobolan ketika itu, tapi sekarang tidak bisa lagi,” kata lulusan Akademi Ilmu Statistik (AIS) ini.
KPE juga dirancang sebagai kartu multiguna. Kartu tersebut nantinya bisa juga sebagai dompet elektronik, misalnya untuk membayar listrik, membayar PAM, membayar kredit rumah, Askes, dan lain sebagainya. Kartu itu juga mempunyai keistimewaan dalam pelayanan, misalnya ada seorang PNS yang naik pangkat secara otomatis ia mendapat tambahan tunjangan, maka dengan memiliki KPE ia bisa mengurus semuanya dari kartu itu di anjungan KPE. PNS itu bisa meng-up date menjadi golongan sesuai jabatan barunya. “Jadi tidak perlu lagi birokrasinya yang bertele-tele,” tutur Masni Rani.

KPE bukan satu-satunya kartu multifungsi yang ada, banyak lembaga dan bank yang memiliki kartu multifungsi. Menyadari masalah ini Masni Rani mengungkapkan KPE bisa di-link dengan berbagai kartu multifungsi lainnya. “Kalau yang disebut smart card itu tergantung besar kecilnya chip. Jadi berapa besarnya chip kita tanam menentukan berapa aplikasi yang bisa kita link.” Taspen, Askes, Bapertarum, dan gaji sudah di-link menjadi satu. “Jadi nanti PNS tidak perlu lagi punya ATM, karena aplikasinya sudah ada di KPE,” Masni Rani menambahkan.

Namun bayangan seluruh PNS untuk segera memiliki KPE masih panjang. Menurut Masni Rani pengadakan KPE dilakukan secara bertahap. “Kita kan sekarang ini lagi pilot project, sedang uji coba,” ujar alumni Pascasarjana IPB ini. Sementara itu pengadaan KPE baru di beberapa instansi saja, seperti di LAN, BPKB, Kantor Men-PAN, dan BKN yang semuanya di bawah koordinasi Kementrian PAN. “Pada 2015 nanti semua PNS kami targetkan sudah memiliki KPE,” tutur Masni Rani optimistis.

Tapi, mengapa begitu lama? Bukankah lamanya realisasi KPE bisa jadi akan tetap menyebabkan bocornya anggaran? Menurut Masni realisasi KPE lebih banyak bergantung pada ketersediaan infrastruktur. Wanita kelahiran Bukit Tinggi, 28 Maret 49, ini berharap agar keadaan infrastruktur di daerah dapat segera terwujud. “Kenapa kami menargetkan sampai 10 tahun, karena kami menunggu sampai seluruh daerah bisa memanfaatkan kartu KPE. Jadi ya nunggu infrastruktur di daerah siap dahulu,” ujarnya. Wah. (Ardi Winangun)