Awas!
Ada celah di layanan KlikBCA.com yang memungkinkan pihak tertentu
melihat transaksi milik orang lain. Begitu berita yang dilansir
detik.com per-tengahan April lalu. Berita ini tentu saja mengejutkan
banyak pihak, terutama bagi nasabah BCA. Bayangkan bagaimana keselamatan
rekening nasabah jika situs KlikBCA.com --yang merupakan salah-satu
layanan online banking ter-kemuka di Indonesia--- bisa ada celah
untuk dibuka. Bukankah yang membuka bisa mengakses rekening yang
bukan miliknya, dan melakukan kegiatan per-bankan seenaknya?
Untunglah, kegiatan itu ternyata baru sebatas mengetahui data
transaksi. Arti-nya celah yang terbuka itu baru sebatas bisa melihat
transaksi rekening orang lain. Keadaan yang diketahui oleh seseorang
yang bernama Ray Abduh itu, kemudian segera diantisipasi oleh
BCA dengan cara menutup sementara kegiatan layanan KlikBCA, untuk
kemudian mereka memperbaiki sebagai tindakan pengamanan.
Apa yang dialami BCA itu, beberapa waktu yang lalu pernah pula
dialami situs KPU, meski dalam kasus yang berbeda. Masih ingat
situs KPU yang secara tiba-tiba nama-nama partai yang ikut serta
dalam Pemilu berubah menjadi nama-nama nyeleneh seperti Partai
Kolor Ijo, Partai Mbah Jambon, Partai Jam-bu, dan Partai Dukun
Beranak? Kasus ini sempat menuai kritik. KPU dianggap ceroboh
lantaran situsnya ternyata bisa dibobol oleh seorang anak muda
yang masih terdaftar terdaftar sebagai mahasiswa semester 10 di
fakultas Fisipol Universitas Mumammadiyah Yogyakarta.
Dua kejadian di atas, memperlihatkan betapa masalah security demikian
pentingnya. Tidak bisa di-bayangkan bagaimana jika kasus yang
dialami BCA tersebut terjadi pada situs Pemda yang sekarang menjamur
akibat mulai maraknya e-government di tanah air. Dan bukan tak
mungkin itu bisa saja terjadi. Apalagi dalam perencanaan pembangunan
proyek TI, masalah security tidaklah dianggap penting. Security
yang dalam sebuah rumah bisa diartikan pagar, kunci, atau gembok,
atau perangkat pengaman lainnya, memang membutuhkan investasi.
Pengeluaran biaya yang tanpa dirasakan man-faatnya seketika itu,
kadang diabaikan oleh penanggung jawab TI. Setelah mereka mengalami
gang-guan, barulah hal tersebut mereka rasakan dampaknya.
Pakar telematika dari ITB, Budi Raharjo, mengungkapkan bahwa di
lingkup pemerintahan, security memang masih dalam konteks wacana.
“Security di pemerintahan belum diim-plementasikan, bahkan
belum dipahami secara utuh,” kritik Budi. Ia menyayangkan
mengapa hal itu terjadi, karena kera-hasiaan data customer seperti
data penduduk (tempat dan tanggal lahir, nama suami/istri/anak)
atau data privat lainnya sebenarnya memiliki nilai yang sangat
tinggi dan harus dijaga kerahasiannya. “Sayangnya penerapan
e-government tidak menganggap ini (data kependudukan) sebagai
hal yang penting,” ujarnya geram.
Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua. Apalagi jika
kita sepakat Single Identity Number akan segera diterapkan, maka
masalah security tentu saja harus menjadi prioritas utama untuk
diperhatikan. Bagaimana kita akan meraih kepercayaan dari masyarakat,
jika kerahasiaan data mereka ternyata bisa dengan mudah diakses
oleh orang yang tak bertanggung jawab.
Apa yang telah dilakukan pemerintah Kanada kiranya patut menjadi
contoh buat kita belajar. Di sana masyarakatnya lebih senang berurusan
dengan pemerintah lewat internet ketimbang bertatapan langsung.
Mereka juga lebih senang berbelanja secara online ketimbang datang
ke toko. Keadaan ini tentu tidak terjadi begitu saja. Semua merupakan
buah dari hasil kerja keras pemerintah yang sangat melindungi
data warganya. Kebijakan Privacy Impact Assessment (PIA) yang
berlaku sejak 2002 me-mastikan agar departemen dan instansi terkait
memperhatikan mengenai proteksi terhadap informasi personal warga
Kanada dalam penggunaan layanan pemerintahan secara elektronik.
Kapan kita bisa seperti Kanada? (AZ)
