| |
 Lagi
itu suasana teduh dengan udara yang sejuk terasa nyaman di Taman
Kyai Langgeng. Sebentar lagi acara peresmian www.desabuku.com akan
dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Mardianto. Saya bergabung dengan
undangan yang hadir di sana atas undangan seorang rekan di Magelang.
Sayup-sayup tiba-tiba saya mendengar pembicaraan dua orang di belakang
saya. Mungkin saya tidak akan tertarik dengan pembicaraan mereka,
sampai saya mendengar mereka bicara soal pelayanan publik. Teman
yang satu bercerita bahwa di kantornya sekarang sedang digalakkan
pelayanan online. Ini berkaitan dengan otonomi daerah yang mewajibkan
pemda meningkatkan pendapatan daerah masing-masing. Saya harus bisa
komputer sekarang, katanya sambil tertawa kecil. Tapi, ceritanya
lagi, yang hebat Pemda di sebelah Timur, mereka sudah bisa memproses
KTP dalam lima menit. Mendengar obrolan itu, saya jadi tertarik.
Saya pun akhirnya ikut nimbrug obrolan mereka.
Hari itu saya pulang dari Malang dengan membawa dua berita menarik
dan membesarkan hati. Pertama, diresmikannya penggunaan website
www. desa-buku.com, yang memperlihatkan bagaimana upaya Pemda dan
masyarakat pencinta buku untuk memberikan pelayanan terbaik dalam
meningkat-kan minat baca masyarakat. Dengan adanya website ini,
diharapkan publik yang berminat memiliki buku-buku baru terbitan
Ikapi, bisa membelinya secara online lewat internet.
Kedua, saya melihat dan merasakan sendiri kenyataan di lapangan
bahwa e-government sudah merasuk ke sendi-sendi paling bawah dari
suatu tata pemerintahan. Semakin hari semakin banyak yang membicarakannya,
tak terkecuali dua orang pegawai Pemda tingkat II di Jawa Tengah
itu. Tentu saja ini menggembicarakan. Di beberapa daerah saat ini
memang tengah berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Terlepas apakah tujuan mereka karena ingin meningkatkan pendapatan
daerah, namun usaha ke arah pelayanan yang baik patut kita hargai.
Mereka ramai-ramai memanfaatkan TI untuk mendukung pekerjaan mereka.
Di daerah Jawa Timur beberapa daerah seperti Malang, Madiun, Sidoardjo,
Jember, sudah memberikan pelayanan prima, begitu mereka menyebutnya.
Itu semua dilakukan secara online. Untuk menjaga keberlanjutan pelayanan,
mereka malah berani meng-ISO-kannya. Itu artinya mereka harus konsisten
secara terus-menerus terhadap pelayanan yang mereka berikan.
Namun demikian, usaha-usaha yang telah dilakukan itu, tampaknya
masih atas inisiatif yang berjalan secara sendiri-sendiri dan tidak
saling berkoordinasi. Pengalaman yang terjadi terhadap kasus TKW
kita yang disandera di Arab beberapa waktu yang lalu memperlihatkan
kelemahan itu. Bagaimana mungkin bisa terjadi seorang warga negara
kita tidak diketahui dengan pasti identitasnya ketika yang bersangkutan
bekerja di luar negeri. Jika database di Kependudukan, Imigrasi,
dan Departemen Luar Negeri ter-connecting dengan baik,
tentu data TKW tersebut gampang dilacak.
Meski cita-cita untuk saling connecting data antarinstansi tampaknya
masih memakan waktu lama, namun usaha-usaha ke arah sana hendaknya
sudah mesti kita mulai dari sekarang. Gerak langkah harus disatukan
pada tujuan yang sama. Sebab pembangunan secara sendiri-sendiri
jelas akan sangat tidak efisien, dan menimbulkan permasalahan di
kemudian hari untuk integrasi dan interoperabilitasnya. Oleh sebab
itulah diperlukan suatu tata kelola informasi dan komunikasi (IT
Governance) agar kita memiliki perencanaan dan pengendalian yang
baik dalam pembangunan proyek-proyek TI. Peran Depkominfo untuk
memberikan arahan yang benar terhadap penerapan e-government kita,
tentu sangat diperlukan.
(AZ) |
|
