Setelah memarkir mobilnya lelaki separo baya itu memasuki ruang bercat krem. Ia menenteng map berwarna merah. Sepuluh menit kemudian ia keluar lagi dengan senyum sumringah. Urusannya sudah selesai, dan ia kembali ke mo-bilnya, untuk kemudian kembali ke tujuan. Tahukah Anda siapa lelaki tadi? Ia seorang pengusaha mobil cukup bonafid di Sidoarjo. Apa yang ia lakukan? Ternyata ia baru saja mengurus beberapa STNK mobil yang dijualnya.

Itulah dampak pelayanan publik yang baik bagi masyarakat Sidoarjo saat ini. Seorang pengusaha sekelas lelaki tadi merasa tak perlu menyuruh orang lain untuk mengurus STNK mobil yang akan dijualnya. Cukup ia pergi sendiri, dan sepuluh menit kemudian pekerjaan yang diurusnya sudah kelar. Padahal sebelumnya ia menyuruh orang untuk mengurus semua itu, dan mengeluarkan berbagai biaya siluman yang begitu banyak. Setelah membuktikan sendiri bahwa mengurus sendiri tidak berbelit-belit dan bisa selesai cepat, ia pun mengurusnya sendiri.

“Begitu wajib pajak menyerahkan berkas-berkas dengan lengkap untuk memperpanjang STNK ke petugas, maka akan langsung online dengan bagian plat nomor cetak. Setelah selesai membayar, pemohon bisa mengambil plat nomor dan STNK sekaligus,” begitu cerita H.I.G. Ng. Indra Setiabudi Ranuh, kepala UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Tengah, Sidoarjo, mengenai terobosan yang ia lakukan.

Inovasi yang dilakukan Indra tersebut patut diacungi jempol. Memang saat ini ada beberapa daerah yang dengan inisiatif sendiri mencoba memberikan pelayanan terbaik buat warganya. Motivasi di balik itu bermacam-macam, ada yang karena mengejar PAD, ada juga yang memang ingin memberikan pelayanan yang baik pada warganya. Apa pun motivasi di balik itu semua, seharusnya pelayanan serba cepat, transparan, dan mudah yang merupakan bagian dari implementasi e-government itu berlangsung bukan cuma di Jawa Timur, khususnya Sidoarjo, tapi di banyak daerah lain di republik ini. Yang menjadi pertanyaan mengapa hal itu belum banyak terjadi?

Bila dibedah, memang banyak faktor penyebab belum mulusnya implemetansi e-government. Mulai dari komitmen leader yang kurang, minimnya SDM TI baik dari segi jumlah maupun pengetahuannya, dukungan pendanaan yang masih cekak, koordinasi antara instansi pemerintah cenderung lemah dan ego sektoral hingga belum tersebarnya infrastruktur TI secara merata. Berbagai kendala itu, tentu harus dicari solusi. Di tengah upaya mencari kendala itu, tiba-tiba terbersit ide bagaimana bila e-government di-outsource saja? Setidaknya, kerja sama antara pemerintah atau pemerintah daerah, dengan vendor TI dan kalangan akademisi bisa dijadikan salah-satu model.

Ini tentu bukan mengada-ada. Jika melihat kondisi obyektif sekarang, rasanya mustahil jika kita menaruh harapan kepada pemerintah untuk melakukan peran itu sepenuhnya. Selain masalah dana, masalah SDM tentu saja menjadi kendala tersendiri. Sekarang, bagaimana bila pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, dan akademisi mewujudkan implementasi e-government di Indonesia seutuhnya? Tentu ini bukan pekerjaan mudah. Perlu aturan main yang jelas. Namun jika itu terlaksana, benefit yang diperoleh bukan saja tumbuhnya pelayanan publik yang baik, tapi juga dapat memberdayakan industri teknologi informasi swasta di Indonesia. Lebih dari itu, banyak tenaga kerja kita juga yang akan terserap ke sana. Sehingga ini tentu saja sekaligus mengurangi tingkat peng-angguran. Kalau sudah jelas manfaatnya, apalagi yang ditunggu? (AZ)