|
|
IT
Project Management Jangan Dilupakan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Meski pembangunan TI di lingkungan
pemerintah makin menggeliat, toh kegagalan proyek TI masih sering
terjadi. Salah-satu pemicunya, belum digunakannya IT Project Management
dengan benar. Komunikasi dan peran top leader menjadi faktor pendukung
mulusnya suatu proyek TI.
Kegagalan
adalah sukses yang tertunda. Itulah peribahasa yang seringkali kita
dengar. Dengan peribahasa semacam itu, kita pun diharapkan bisa
berbesar hati dan legowo menerima pil pahit atas kegagalan yang
dialami. Tapi bagaimana bila ketidaksuksesan itu berwujud gagalnya
suatu proyek teknologi informasi (TI) yang telah memakan biaya puluhan
juta atau ratusan juta bahkan miliaran rupiah?
Sejauh ini, pada umumnya tingkat keberhasilan proyek TI masih rendah.
Merujuk survei pertengahan tahun 1990-an lalu, hanya sekitar 10%
proyek pengembangan software yang diselesaikan sesuai dengan budget
dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Data lain dari Standish
Group Study (CHAOS) menemukan bahwa pada 1995 hanya 16,2% proyek
TI yang sukses, sementara lebih dari 31% proyek TI dibatalkan sebelum
proyek rampung. Belum lagi, banyak ditemukan proyek TI yang mengalami
pembengkakan cost. Bila disimak, salah-satu pemicu kegagalan proyek
TI adalah dilupakannya IT project management– atau manajemen
proyek TI. Padahal mengingat investasinya yang mahal, proyek TI
dituntut oleh pemilik proyek agar berjalan mulus, tanpa cacat. Di
sinilah manajemen proyek TI menjadi penting.
DEVANANDA
Kepala PDE Pemkot Magelang, Jateng.
Belum Ada Pemahaman
Sayangnya, ya itu tadi, meski krusial, manajemen proyek TI acapkali
terlewatkan atau belum dijalankan dengan baik manakala dilakukan
suatu proyek TI. Ambil contoh. Masih ingat dengan Siskomdagri (Sistem
Komunikasi Departemen Dalam Negeri) yang diluncurkan sekitar 1995-an
lalu? Meski didukung dana miliaran rupiah, proyek yang cukup prestisius
di era Presiden Soeharto itu, terbengkalai alias mubazir. Salah-satu
faktor kegagalan proyek itu, tidak dilaksanakannya manajemen proyek
TI dengan tepat. Secara apa adanya, Devananda selaku Kepala
PDE Pemkot Magelang, Jateng, mengungkapkan bahwa masih banyak pelaksanaan
manajemen proyek TI termasuk implementasi e-government, belum memenuhi
harapan. Hal ini disebabkan berbagai faktor. Faktor pertama, menurut
Deva, adalah kebijaksanaan yang berubah-ubah. Di sini, Undang-Undang
Nomor 22/1999 dan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah
Daerah, menegaskan organisasi yang menangani TI di Pemerintah Provinsi/Kab/kota
berbeda-beda. Artinya, tidak ada standardisasi serta spesifikasi
yang sama guna mengimplementasikan TI. “Masing-masing pemerintah
daerah berjalan sendiri-sendiri,” tandas Devananda. Faktor
kedua, pada umumnya TI atau e-government belum dimasukkan dalam
rencana strategis, visi, dan misi gubernur atau bupati/walikota.
Meskipun sudah ada Inpres Nomor 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government, menurut Devananda, masih belum
dapat dipahami secara baik. “Ditambah peran aktif dari Pemerintah
Pusat antara Depkominfo dan Depdagri dalam hal ini Pusdatinkomtel
dalam penerapan program-programnya belum sinkron,” kritiknya
lagi. Imbasnya, hingga kini manajemen proyek TI belum dilaksanakan
sesuai rancangan atau belum ada cetak birunya. Kalau toh ada yang
sudah melaksanakannya, masih bersifat parsial dan belum terintegrasi
dengan baik. Senada dengan Devananda, Abdullah Alkaff, dosen Teknologi
Informasi ITS Surabaya melontarkan pendapat serupa. Ia menilai,
“Umumnya kalangan pemerintah belum melaksanakan manajemen
proyek TI dengan baik.” Kata Alkaff, tidak adanya ICT Master
Plan yang kongkrit di tingkat institusi yang sejalan dengan rencana
strategis (renstra), menjadi salah-satu bukti. Selain itu, lanjut
Alkaff, pengembangan TI di lingkup pemerintah masih dilakukan secara
ad hoc dan sektoral. “Itu pun yang benar-benar layak secara
operasional tidak banyak.” Belum lagi, masih menurut peraih
S2 dan S3 dalam bidang Systems Engineering University of Florida,
AS, ini keberlanjutan program di pemerintahan lemah. Apa pasal?
Begitu proyek usai dan hasil pekerjaan sudah diserahterimakan, kebanyakan
tidak diikuti dengan upaya sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan
sistem yang baru menjadi sistem operasional.
Iya, tidak dapat dipungkiri, dalam banyak kasus di pemerintahan,
orientasi pembangunan TI masih sekadar yang penting ada proyek.
Artinya, proyek pembangunan TI tidak berangkat dari sebuah kebutuhan
kongkrit dari operasional institusi. Kata Alkaff, kondisinya lebih
ironis dengan adanya anggapan di lingkungan pemerintah, bahwa manajemen
proyek TI merupakan tanggung jawab developer sepenuhnya. “Dengan
enteng mereka bilang kepada developer, kalau gagal ya salahnya sendiri.
Tahun depan tidak diberi proyek lagi,” tuturnya menirukan
alasan yang seringkali dilontarkan pihak pemerintah. Padahal, dampak
kegagalan bisa jadi cukup besar. Untuk itu, idealnya, Alkaff menyarankan
harus ada garis pemisah cukup tegas antara developer dengan manajemen
proyek. Hanya saja, Djoko Agung Harijadi, direktur e-government
Depkominfo, tidak sepenuhnya sependapat dengan Alkaff. Di matanya,
pemerintah sudah menerapkan manajemen proyek TI. Hanya saja, kata
Djoko, “Belum secara konsisten dilakukan karena standardnya
belum baku.” Perbedaan penggunaan manajemen proyek, menurut
Djoko, bergantung darimana sumber dana suatu proyek. “Kalau
sumber dananya dari Bank Dunia maka mengikuti aturan Bank Dunia.
Kalau sumbernya dari APBN maka mengikuti Kepres Nomor 80/2003,”
begitu penjelasan dari pemilik gelar magister manajemen Unpad ini.
Sementara itu, corporate dinilai banyak pihak memiliki rapor lebih
baik dalam hal manajemen proyek TI dibanding government. Setidaknya,
ada pemahaman yang lebih baik dari IT Personal di corporate mengenai
bagaimana seharusnya me-manage proyek TI. Hal ini sejalan
dengan lebih tingginya tuntutan keberhasilan suatu proyek TI di
corporate dibanding institusi pemerintah. Masih dipandang sebelah
matanya manajemen proyek TI di kalangan pemerintah, menurut Alkaff,
bukan karena dianggap tidak penting. “Tapi lebih pada kurangnya
pemahaman mengenai metodologi yang benar dalam me-manage
proyek TI.” Pernyataan Alkaff ini patut direspon agar manajemen
proyek TI ditempatkan sebagaimana mestinya.
Definisi dan Tujuan
Sebagai gambaran, manajemen proyek TI merupakan kegiatan sumber
daya yang tersedia dari sebuah proyek pengembangan solusi TI sehingga
dapat dihasilkan suatu sistem solusi yang memenuhi obyektif yang
telah ditetapkan. Di sini, sumber daya proyek TI mencakup SDM, peralatan
dan fasilitas kerja (baik hardwarde maupun software), dana, dan
logistik. Manajemen proyek TI mengendalikan tiga aspek dari proyek
TI yakni produk yang dihasilkan, waktu, dan biaya. Dijelaskan oleh
Alkaff yang didampingi oleh Khoirul Huda —berprofesi sebagai
IT Project Management Officer— produk yang dihasilkan proyek
TI dipatok mempunyai fitur sesuai rancangan, memenuhi batasan performance
yang telah ditetapkan dan mudah pemeliharaannya. “Proyek harus
diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dengan tingkat
keberhasilan yang dapat ditolerir dan menghabiskan biaya sesuai
dengan anggaran,” paparnya.
Sementara itu, Djoko Agung lebih melihat manajemen proyek TI dari
sisi bagaimana me-manage produk dengan benar. Caranya,
manajemen proyek TI harus mengacu pada kaidah COBIT (Control
Objective for Information and Related Technology). Dengan manajemen
proyek TI, kata Djoko, akan terdeteksi semua faktor dari sisi waktu,
biaya, peratalan, SDM, resiko, hingga kualitas dari hasil. Lantas
apa tujuan penerapan manajemen proyek TI? Sebenarnya, tujuan utama
manajemen proyek TI sama halnya dengan proyek lain. Pasalnya, tujuannya
juga sama. Yakni memastikan bahwa tujuan yang telah direncanakan,
dalam hal ini planning, dapat dicapai sesuai waktu berikut estimasi
anggarannya. Hanya saja, ada sedikit perbedaan proyek TI dengan
proyek lain. Begitu cepatnya perkembangan Information and Communication
Technology (ICT) membuat proyek TI tak bisa molor dari schedule.
Meleset dari deadline waktu membuat obsolete bila telah usai. Belum
lagi, cukup sulit untuk mengukur benefit dari investasi TI. Lazimnya,
untuk mengimplementasikan manajemen proyek TI dimulai sebelum proyek
pengembangan TI digeber. Langkah awal adalah menyusun reguirement
definition dan rancangan solusi yang akan dikembangkan. Berdasarkan
rancangan itulah, kata Suhono Harso Supangkat, dosen Teknologi Informasi
ITB, sebuah proyek pengem-bangan direncanakan, dilaksanakan, dan
dikendalikan.
Ke Halaman berikutnya > l KE
ATAS |
|
|
|