e-Goverment
di Halmahera Utara
Membangun
TI Secara Bertahap
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meski baru
dibentuk lima tahun lalu, pengembangan TIK sudah dilakukan di
Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Wujudnya, penggunaan akses
internet di semua unit kerja dan adanya website. Tahun ini rencananya
Pemkab sudah akan menggunakan aplikasi Simpeg dan Simreda serta
menggelar training setingkat operator.
Ruang lobi Kantor Bupati Pemda Halmahera Utara (Halut) tergolong
tidak begitu besar. Ukurannya sekitar lima kali enam meter persegi.
Layaknya sebuah lobi, tak jauh dari pintu masuk terdapat kursi
saling berhadapan di samping kiri dan kanan. Tepat di depan pintu
masuk, dua orang staf Pemda bertindak sebagai penerima tamu. Meski
terkesan sederhana, rupanya Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) sudah menjamah ruang ini. Buktinya, di salah-satu dinding
ruang lobi, terpampang layar monitor bergambar halaman depan website
www.halmaherautara. com. Tak jauh dari layar monitor tepatnya
agak belok kiri, ke arah ruang kerja bupati, terdapat CCTV (Closed
Circuit Television). Kamera kecil ini merekam aktivitas yang terjadi
di sekitar ruang lobi yang berdekatan dengan ruang kerja bupati.
Meski baru berusia lima tahun sejak pembentukan Mei 2003 lalu,
Pemkab Halut sepertinya sudah menyadari pentingnya TIK. Seperti
dituturkan oleh Hein Namotemo, Bupati Halut “Kami consern
sekali terhadap TI,” tegasnya. Hanya saja, diakui Hein,
pembangunan TIK di Halut masih jauh dari maksimal mengingat pembangunannya
dilakukan secara bertahap. “Kalau boleh saya gambarkan perkembangan
TIK di sini, bagaikan anak belum bisa lari, tapi sudah mulai berdiri,”
begitu Hein berumpama.
Membangun Akses
Bila dilongok dari awal perkembangannya, TIK mulai menjamah kabupaten
yang terdiri dari 22 kecamatan dan 177 desa ini, sejak Mei 2005.
Ceritanya, ketika itu, Pemkab Halut mendapat bantuan dari UNDP
(United Nations Development Programme) dan Pemprov Maluku Utara
berupa VSAT berikut komputer dan DVD. Bantuan peralatan ini terkait
program capacity building untuk meningkatkan kinerja aparat Pemda
Halut. Selama enam bulan, terhitung Mei hingga Oktober 2005, Pemkab
Halut mendapat akses internet gratis sebesar 256 Kbps. Hanya saja,
bandwith sebesar itu harus di-share ke tiga Pemda lainnya yang
juga mendapat bantuan dari UNDP dan Pemprov Maluku Utara. Artinya,
Pemkab Halut hanya mendapatkan akses 64 Kbps dan dari jumlah ini
harus dibagi lagi ke sejumlah unit kerja.
Begitu bantuan akses internet gratis ini rampung, Pemkab melalui
Bappeda tetap meneruskan program tersebut dengan membayar sendiri
langganan band-with sebesar Rp 6 juta/bulan ke ISP Padi Internet
yang bekerja sama dengan Singtel Singapura. Selanjutnya bandwith
sebesar 64 Kbps tetap di-share ke sejumlah unit kerja. Seiring
makin banyaknya unit kerja yang ingin akses internet, maka pada
2007, kapasitas bandwith ditingkatkan menjadi 256 Kbps. Di sini
Pemda Halut berlangganan dalam bentuk paket 1024 Kbps bersama
tiga klien lainnya. “Ketika tiga klien lainnya sedang tidak
menggunakan internet, kami bisa akses dengan cepat,” terang
Rymond Novianus Batawi, Plt Kasi Teknologi Informasi Bappeda Kabupaten
Halut. Sebaliknya, ketika jam kerja apalagi semua unit kerja yang
berjumlah 32 SKPD mengakses internet, maka sudah bisa ditebak
berselancar di dunia maya menjadi lambat.
Soal koneksi internet, kini semua unit kerja di Pemkab sudah mengaksesnya.
Minimal satu unit komputer di masing-masing SKPD (Satuan Kerja
Pemerintah Daerah) sudah tersambung internet. Sebagai gambaran,
rata-rata setiap SKPD didukung oleh tiga komputer. Khusus untuk
ruang Infokom dan Protokoler didukung empat unit komputer yang
semuanya ter-connecting dengan internet. Sebagai unit kerja yang
mengemban tugas mengkoordinir kegiatan infokom dan data, hubungan
masyarakat dan kegiatan keprotokolan, tentu perlu didukung lebih
dari 1 komputer yang tersambung dengan internet. Asal tahu saja,
bidang Infokom yang berada di bawah Sekda tepatnya Asisten II,
tidak saja berkutat dengan pembangunan TIK. Lebih dari itu, ia
mengemban fungsi Humas. Selain itu, TIK juga menjadi sub unit
yang berada di bawah bidang Litbang Bappeda Kabupaten Halut. Nah,
selama ini, urusan TIK lebih banyak ditangani oleh SDM Bappeda.
Masih terkait akses, di awal 2008, Pemkab menyediakan fasilitas
hotspot gratis di sekitar area Kantor Bupati. Terobosan ini dilakukan
Pemkab untuk memberikan fasilitas kepada para tamu, kalangan akademisi,
dan mereka yang membutuhkan akses saat berada di Kantor Bupati.
“Jadi kalau ada tamu datang, mereka bisa akses internet
dengan mudah,” terang Kepala Bagian Infokom dan Protoker
Kabupaten Halut, Alfatah Sibua. Maklum, di Halut tepatnya di ibu
kota Tobelo, hingga kini baru ada satu warnet dengan tarif Rp
10.000/jam.
 www.halmaherautara.com
Promosi dengan Website
Selain akses, kabupaten yang masuk dalam Provinsi Maluku Utara
ini, sudah memiliki website sejak pertengahan 2007 lalu. Meski
belum begitu lama, kabupaten yang kebanyakan masyarakatnya bekerja
sebagai petani dan nelayan ini, mempunyai dua website. Pertama,
www.halut.com yang juga bisa diklik di www. halutkab. go.id. Konten
website berisi informasi seputar Pemda Halut dan pengelolaannya
ditangani oleh Bappeda bekerja sama dengan Bagian Infokom. Kedua,
www. halmaherautara.com yang mengusung informasi khusus pariwisata
di Halut. Website ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Pariwisata
Kabupaten Halut. Pembuatan website, menurut Alfatah, tak bisa
dilepaskan dari pencananganan “Halut Go Internasional 2010”.
“Website digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan Halut,”
terang Alfatah. Hanya saja, konten website belum di-update secara
rutin. Praktis, informasi yang dipublikasikan tak banyak berubah.
Sejatinya, sebagai pintu gerbang Halut di dunia maya, update konten
harus dilakukan secara rutin.
 www.hal-ut.com
Toh hal ini tidak dipungkiri oleh Alfatah. Ia menyadari sejumlah
permasalahan masih mewarnai pengembangan TIK di Halut termasuk
belum terupdate website secara rutin. “Ini terjadi karena
berbagai sebab,” akunya. Sebut saja langkanya SDM TI di
pemerintahan dan minimnya instruktur TI. Selain itu, ditambahkan
Rymond, keterbasan pengetahuan operator di masing-masing unit
kerja juga turut menjadi faktor penyebab. Imbasnya, penggunaan
internet belum maksimal. Artinya, internet baru digunakan sebatas
mengirim email serta membuka website. “Belum digunakan untuk
transfer data antar unit kerja atau koordinasi,” aku jebolan
Universitas Satya Wacana jurusan pertanian ini. Sebenarnya, lanjut
Rymond, unit kerja sudah bisa online melalui Yahoo Messanger.
Hanya saja, tidak semua unit kerja online saat jam kerja. “Unit
tertentu saja yang selalu online,” tutur pria yang menjadi
tumpuan semua unit kerja bila terjadi kerusakan komputer ini.
Siapkan SDM dan Aplikasi
Mengingat belum semua operator di semua unit kerja well IT, rencananya
akan digelar training. Targetnya semua operator bisa mengoperasikan
dan memanfaatkan akses internet untuk mendukung kinerja Pemkab.
Sejauh ini, meski sudah pernah digelar training setingkat operator,
belum semuanya bisa mengemban amanah dengan baik. Sejalan dengan
itu, dalam waktu dekat, Pemkab akan menerapkan aplikasi Sistem
Kepegawaian (Simpeg) dan Sistem Perencanaan Daerah (Simreda).
Masih di 2008, Pemkab bakal menambah bandwith dari 256 Kbps menjadi
1 Mega Kbps. Penambahan ini, menurut Rymond, lantaran semakin
banyaknya pihak di luar lingkungan Pemkab yang ingin akses internet.
“Ada permintaan dari PT Hibualamo selaku BUMD, Koperasi,
hingga sejumlah perguruan tinggi yang mengajukan permohonan akses
ke Pak Bupati,” terang PNS yang juga pemilik warnet ini.
Munculnya permintaan ini menandakan akses internet mulai menjadi
kebutuhan bagi masyarakat Halut. Semoga dengan begitu, Halut bisa
merealisasikan tekadnya untuk go internasional. 
(Faizah Rozy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ke
atas l Artikel
berikutnya l Kembali
ke e-daerah l Kembali
ke Edisi 24 |
