Artikel Des' 2005

Berbagai permasalahan masih membelit implementasi e-Government di tanah air. Perlu solusi jitu untuk mengatasinya. E-Government Outsourching bisa menjadi menjadi Resep Mujarab.

November 2001, ketika digelar forum TKTI (Tim Koordinasi Telematika Indonesia) di Denpasar. Saat itu Kementerian Negara Kominfo masih dikomandani oleh Syamsul Mu’arif— tengah melakukan roadshow ke daerah-daerah guna mensosialisasikan penerapan e-government. Dalam forum diskusi itu, sempat terlontar usulan agar e-government di-outsource. Adalah Jos Lukuhay sang penggagas ide tersebut. “Saat itu, pertama kalinya secara lisan saya memicu diskusi tentang kemungkinan outsourcing dari aspek-aspek e-government,” kenang Jos. Pertimbangan pria kelahiran 18 Desember 1946 ini cukup sederhana. e-Government outsourcing lebih menghemat anggaran sekaligus mengatasi keterbatasan SDM TI di pemerintahan berikut minimnya insfrastruktur di daerah. Bila outsourcing berjalan mulus, bukanlah mimpi good governance bisa terwujud. Sayang, ibarat ditiup angin, ide itu tak mendapat respon.

Kini, empat tahun telah berlalu. Bagaimana dengan rapor implementasi e-government? Belum seperti yang diharapkan. Simak saja pendapat Dekar Urumsah, Chief of Information Systems Centre, Universitas Islam Indonesia. “Secara umum, implementasi e-govermnent di negara kita masih sangat lambat. Hanya beberapa daerah saja yang sudah mulai mengembangkan dan mengimplementasikan beberapa aplikasi,” ujarnya. Setali tiga uang dengan Dekar, Suhartono, chief executive officer PT eGov Indonesia, menuturkan bahwa, implementasi e-government di Indonesia tidak secepat yang direncanakan di atas kertas. “Bahkan dapat dikatakan berjalan di tempat,” kritiknya. “Implementasi e-government kita masih sebatas base on project, sehingga kontinuitasnya tidak terjamin,” kata Luvie Triadi. direktur Digital Media. Selain itu, menurut Luvie, “Visi pimpinan (gubernmur/bupati/walikota) secara umum belum melihat e-government sebagai sebuah tolak-ukur keberhasilan kepemimpinannya.”

Diakui oleh Bambang Susanto Priohadi, Sekda Provinsi DIY, memang ada beberapa daerah yang cukup maju dalam pengembangan e-government. “Tetapi pendekatannya masih belum terintegrasi dalam proses penyediaan kebutuhan layanan masyarakat,” begitu ia menilai. Alih-alih memberikan layanan prima kepada masyarakat, katanya, pemerintah malah menyiapkan sistem dari sudut pandang kepentingan pemerintah sendiri, bukan dari sisi kebutuhan masyarakat. Bila dibedah, memang banyak faktor penyebab belum mulusnya implemetansi e-government. Mulai dari komitmen leader yang kurang, minimnya SDM TI baik dari segi jumlah maupun pengetahuannya, dukungan pendanaan yang masih cekak, koordinasi antarinstansi pemerintah yang cenderung lemah dan ego sektoral, hingga belum tersebarnya infrastruktur TI secara merata. Berbagai kendala itu, tentu harus dicari solusi. Bagaimana bila e-government di-outsource? Setidaknya, kerja sama antara pemerintah atau pemerintah daerah, dengan vendor TI dan kalangan akademisi bisa dijadikan salah-satu model.

Terobosan Bagus
Bicara e-government outsourcing, sebenarnya banyak negara lain yang melakukan alih daya sepenuhnya untuk implementasi e-government. Ambil contoh, negara tetangga Singapura. Sejak 1999, pemerintah negeri Singa itu membentuk IDA (Infocomm Development Authority) sebagai lembaga independen yang beroperasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Tek-nologi Informasi. Selanjutnya, untuk mengembangkan, mempromosikan, bahkan jika perlu mengatur arah industri TI di sana, maka IDA mengacu ke program nasional Info-comm 21. Sebagai gambaran, salah-satu tema terpenting dalam kerangka kerja Infocomm 21 adalah terciptanya kemitraan tidak saja antara industri dengan pemerintah. Lebih dari itu, kerja sama juga dijalin antar industri itu sendiri dan antar Singapura dengan pasar lain di Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Nah, untuk membangun industri TI, IDA bekerja sama secara solid dengan pihak swasta. Wujudnya? Hampir seluruh aplikasi yang dijadikan standar nasional dihasilkan melalui kemitraan, bukan dibangun oleh IDA atau instansi pemerintah tertentu.

DEKAR URUMSAH
(Chief of Information System Centre Universitas Islam Indonesia.)

Jika berkaca pada Singapura, tidak dipungkiri bahwa bisnis TI bukanlah core business pemerintah. Alhasil, perlu ada kompetensi yang spesifik di bidang TI. Langkah yang sebaiknya dilakukan, ya itu tadi, melakukan alih daya (outsourcing) ke pihak ketiga. Seperti dituturkan Suhartono, “Keahlian yang diperlukan oleh pemerintah daerah cukup secara generalis dan lebih bersifat manajemen proyek TI atas kegiatan alih daya tersebut.” Ia pun menyarankan agar pola tersebut selayaknya juga diterapkan secara nasional. Hanya saja, untuk tingkat pemerintah di tingkat pusat lebih difokuskan kepada pembuatan kebijakan TI-nya. Berbekal kebijakan TI yang jelas di tingkat pusat, dia yakin bahwa ‘ephoria’ otonomi daerah dalam pembangunan e-government dapat diredam. Menanggapi perlunya terobosan e-government outsourcing, Nugraha Santosa, country manager marketing PT IBM Indonesia, menuturkan “Sebenarnya ini merupakan ide yang sangat bagus.” Hanya saja, ia mem-beri catatan bahwa pelaksanaannya tidaklah mudah.

Plus Minus
Bila e-government outsourcing dilakukan, ada plus minus yang mengikutinya. Lantas, apa saja manfaat positifnya? Menurut Dekar, ada dua. Pertama, lower costs. Mengapa? Di sini pemerintah tidak harus membiayai aktivitas yang terjadi seperti biaya operasional dan biaya pemeliharaan terutama biaya untuk sumber daya manusia di bidang SI/TI. Nilai plus kedua adalah sikap yang positif pada organisasi pemerintah, yakni lebih terbuka. Karena, dengan adanya outsourcing, terjadi interaksi antara pihak pemerintah dengan vendor. Sehingga akan mempercepat proses pembelajaran dalam mengelola sistem informasi maupun TI.

Manfaat lain, menurut Nugraha, pemerintah dapat berkonsentrasi ke pengembangan sistem pelayanan dan kebijakan dan tidak perlu menunggu lama untuk mempersiapkan SDM yang siap pakai. Pendapat serupa dilontarkan oleh Suhartono. Program alih daya, menurutnya membuat pemerintah akan lebih fokus pada core-business-nya dibandingkan harus selalu berpacu dengan kemajuan TI. Dengan kata lain, pemerintah lebih baik menempatkan dirinya sebagai user, “Atau paling tinggi sebagai pengelola kegiatan TI.” Dengan cara seperti itu, kontrol pemerintah terhadap pelaksanaan maupun hasilnya akan jauh lebih efektif. Namun buru-buru ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pihak ketiga tanpa dibarengi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan proyek, khususnya proyek TI, dan kemampuan membaca arah kemajuan TI hanya akan membuat kinerja instansi pemerintah semakin terperosok.

Memang, di samping nilai plus, terdapat beberapa faktor negatif yang perlu mendapat perhatian. Dekar berpendapat, ada tiga hal yang harus disorot. Pertama, hidden costs. Berdasarkan penelitian para ahli bahwa kebanyakan problem utama dari praktek out-sourcing adalah hidden costs. “Kadang dilupakan biaya proses transfer knowledge dari vendor ke pemerintah. Sehingga perlu adanya kepastian di dalam kontrak tentang kepastian bilamana dan di mana vendor-vendor akan memberikan keuntungan/benefit.”

Kedua, loss of innovative capacity. Sebuah organisasi yang melakukan outsourcing biasanya akan kehilangan kesempatan untuk berinovasi atas peluang-peluang yang ada dalam impementasi e-government. Padahal, adanya inovasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif dari aplikasi-aplikasi e-government. Padahal, “Saya sudah mulai melihat banyak organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah yang mulai banyak menerima SDM-SDM baru yang punya latar belakang TI,” terang Dekar, peraih S2 dari Curtin University of Technology di bidang Sistem Informasi, ini. Menurut Dekar, mereka adalah tenaga-tenaga potensial yang bisa dikembangkan.

BAMBANG SUSANTO PRIOHADI
(Sekda Provinsi DIY)

Ketiga, in-complete contracting. Kita kadang tutup mata atau pura-pura tidak tahu, bahwa sebenarnya implementasi se-buah aplikasi sistem informasi termasuk e-government tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Apa pasal? Karena pemerintah akan mencapai hasil sesuai dengan tujuan pada jangka panjang. Sayangnya, lanjut Dekar, yang saat ini tengah menyusun buku Manajemen & Perencanaan Stratejik Sistem Informasi ini, hal tersebut sangat jarang dimasukkan dalam kontrak. Dampaknya, sistem yang telah dibangun dan di-launching sesuai dengan kontrak, kemudian mandek. Tidak ada lagi pengawalan yang ketat baik dari pemerintah (client) maupun vendor. Pengamanan sistem merupakan imbas negatif yang lebih dikhawatirkan Bambang. Ia mengakui bisa jadi memang ada kebocoran yang muncul dari internal. Namun, “Saya masih melihat loyalitas dari sumber outsource relatif lebih rendah.” Untuk itu, masih kata Bambang, dibutuhkan tidak saja performance indicator untuk menjamin keamanan sistem. Namun di balik kekhawatiran, ia melihat outsourcing akan membuahkan performa yang terjaga akibat contractual system yang bisa dikembangkan.

Ke Halaman berikutnya > l KE ATAS